Berita

Syarief Hasan/ist

Menkop Sesalkan Anggaran untuk Pengembangan KUKM Menyusut

JUMAT, 20 MEI 2011 | 21:06 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluhkan jatah anggaran yang semakin menyusut dalam lima tahun terakhir. Padahal, tahun ini pemerintah tengah fokus dalam penyusunan rencana induk pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, anggaran kementeriannya berkurang Rp 663 miliar atau 42,8% dalam lima tahun terakhir. Awalnya pada 2007, anggaran Ke-menkop dan UKM mencapai Rp 1,5 triliun, kemudian pada 2008 menjadi Rp 1 triliun, pada 2009 sebesar Rp 800 miliar. "Lalu di 2010 sebesar Rp 738 miliar. Tahun ini, anggaran kami Rp 885 miliar," tuturnya saat membuka rapat kerja penyusunan masterplan pemberdayaan KUMKM, beberapa saat lalu.

Ia pun mengontraskan anggaran tersebut dengan jumlah KUMKM di Indonesia yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, KUMKM saat ini mendominasi perekonomian Indonesia Sebanyak 52,2 juta atau 98,8% pengusaha adalah pengusaha KUMKM. Mereka berkontribusi menyerap lebih dari 96,2 juta tenaga kerja.


Saat ini pemerintah sedang menyusun rencana induk percepatan pemberdayaan KUMKM. Menurut Syarif, penyusunan viasterplan itu merupakan salah satu tindak lanjut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Syarif mengatakan, tujuan masterplan KUMKM ini adalah menyelaraskan tataranmakro di pemerintah dengan tataran mikro di KUMKM. Sebab, masih ada gap antara teori dan pelaksanaan nyata pemberdayaan KUMKM.

Penyusunan rencana induk KUMKM berfokus pada pembahasan aspek kelembagaan, bottlenecking, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan penyusun-an ini, pemerintah berambisi memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi soal pemberdayaan KUMKM. [arp]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya