Berita

soeharto

Soeharto Jadi Lebih Baik karena 'Guru Kencing Berdiri'

SELASA, 17 MEI 2011 | 12:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer yang memperlihatkan “kerinduan” masyarakat terhadap sosok Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya dan berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diterima oleh akal sehat.

Mengingat, bahwa selama berkuasa, SBY gagal memberikan keteladanan, baik kepada para pendukungnya, maupun kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dalam masyarakat feodalistik seperti yang ada di Indonesia, kepemimpinan seseorang tidak bisa hanya menggunakan kata-kata. Melainkan, leadership is the matter of acction and example. Kalau seorang pemimpin gagal memberikan keteladanan, maka para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang bisa malah lebih destruktif dari yang dicontohkan oleh pemimpin,” demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli menyikapi hasil survei Indo Barometer yang membikin heboh itu.

“Ini seperti kata pepatah, karena guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa siang (17/5).

Berdasarkan survei Indo Barometer itu, pemerintahan Soeharto adalah yang paling disukai (40,9 persen), di susul pemerintahan di era reformasi (22,8) dan pemerintahan di era sebelum Soeharto (3,3 persen).

Demand yang paling besar dalam era reformasi ini adalah soal pemberantasan KKN. Itu sebabnya, untuk berbagai kasus KKN yang melibatkan Soeharto dan keluarga serta orang-orang dekatnya sampai disinggung dalam Tap MPR.

Namun sayangnya, justru di era SBY inilah nepotisme terlihat lebih hebat bahkan bila dibandingkan dengan era Soeharto.

Ketika berkuasa, Soeharto membuat berbagai kebijakan yang dapat menguntungkan klik pengusaha dan kaum kerabatnya. Mereka, kroni Soeharto itu, mencari keuntungkan dengan bermodalkan koneksi dan surat sakti yang diberikan Soeharto dan orang-orang dekatnya.

Sementara di masa SBY ini yang terjadi adalah proses penggerogotan anggaran oleh anggota kelompok penguasa.

Di Partai Demokrat, misalnya, kata Rizal Ramli lagi, ada banyak empire kecil yang bekerja untuk memperebutkan proyek yang didanai oleh APBN.

“Ada semacam kompetisi internal di kalangan pengikut SBY untuk memperebutkan bisnis APBN di kementerian dan lembaga-lembaga lain yang didanai pajak masyarakat,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya