Berita

soeharto

Soeharto Jadi Lebih Baik karena 'Guru Kencing Berdiri'

SELASA, 17 MEI 2011 | 12:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer yang memperlihatkan “kerinduan” masyarakat terhadap sosok Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya dan berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga dekade dapat diterima oleh akal sehat.

Mengingat, bahwa selama berkuasa, SBY gagal memberikan keteladanan, baik kepada para pendukungnya, maupun kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dalam masyarakat feodalistik seperti yang ada di Indonesia, kepemimpinan seseorang tidak bisa hanya menggunakan kata-kata. Melainkan, leadership is the matter of acction and example. Kalau seorang pemimpin gagal memberikan keteladanan, maka para pengikutnya akan melakukan hal-hal yang bisa malah lebih destruktif dari yang dicontohkan oleh pemimpin,” demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli menyikapi hasil survei Indo Barometer yang membikin heboh itu.

“Ini seperti kata pepatah, karena guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa siang (17/5).

Berdasarkan survei Indo Barometer itu, pemerintahan Soeharto adalah yang paling disukai (40,9 persen), di susul pemerintahan di era reformasi (22,8) dan pemerintahan di era sebelum Soeharto (3,3 persen).

Demand yang paling besar dalam era reformasi ini adalah soal pemberantasan KKN. Itu sebabnya, untuk berbagai kasus KKN yang melibatkan Soeharto dan keluarga serta orang-orang dekatnya sampai disinggung dalam Tap MPR.

Namun sayangnya, justru di era SBY inilah nepotisme terlihat lebih hebat bahkan bila dibandingkan dengan era Soeharto.

Ketika berkuasa, Soeharto membuat berbagai kebijakan yang dapat menguntungkan klik pengusaha dan kaum kerabatnya. Mereka, kroni Soeharto itu, mencari keuntungkan dengan bermodalkan koneksi dan surat sakti yang diberikan Soeharto dan orang-orang dekatnya.

Sementara di masa SBY ini yang terjadi adalah proses penggerogotan anggaran oleh anggota kelompok penguasa.

Di Partai Demokrat, misalnya, kata Rizal Ramli lagi, ada banyak empire kecil yang bekerja untuk memperebutkan proyek yang didanai oleh APBN.

“Ada semacam kompetisi internal di kalangan pengikut SBY untuk memperebutkan bisnis APBN di kementerian dan lembaga-lembaga lain yang didanai pajak masyarakat,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya