RMOL. Pemerintah Amerika Serikat yang sudah tidak mengakui legitimasi pemerintahan Khadafi, sempat mengakui Dewan Transisi Nasional (National Transitional Council) yang dibentuk oleh para pemberontak Libya namun pengakuan ini tidak berlangsung lama.
Mahmoud Jibril yang menjabat sebagai menteri luar negeri dari Dewan Transisi Nasional Libya melakukan pertemuan dengan Tom Donilon, penasehat keamanan nasional Presiden AS, di Gedung Putih kemarin (Jum'at, 13/5).
Pertemuan dengan negara adikuasa ini bertujuan untuk mencari dukungan kemanusian. Dalam pertemuan tersebut Danilon menyatakan bahwa AS menganggap Dewan Transisi Nasional hanya sebagai lawan bernegosiasi yang sah dan kredibel bagi rakyat Libya bukan sebagai pemerintahan yang sah di Libya.
Ini berbeda dengan Prancis, Italia dan Qatar yang mengakui pemerintahan Dewan Transisi Nasional Libya sebagai pemerintahan yang sah di Libya.
"Khadafi (memang) telah kehilangan legitimasinya untuk memerintah (Libya) dan (meskipun tidak mengakui secara sah) saya memuji momitmen Dewan Transisi Nasional dalam mengawal jalannya transisi politik yang demokratis untuk Libya," ujar Danilon seperti dilansir Al Jazeera.
Meskipun tidak mengakui Pemerintahan Dewan Transisi Nasional Libya, Danilon mengungkapkan komitmen AS dan sekutunya untuk memberikan dukungan tambahan kepada Dewan Transisi Nasional Libya. Gedung Putih akan memfokuskan dukungannya pada masalah keuangan yang melanda Libya. Melalui legislasi kongres, AS berusaha untuk membebaskan 30 miliar dolar AS aset Khadafi yang dibekukan di bank-bank AS. Dukungan ini diharapkan mampu mengawal jalannya transisi politik yang demokratis dan meringankan penderitaan rakyat Libya. menurut Mahmoud Jibril, para pemberontak memerlukan dana hingga 3 milyar dolar AS untuk membayar gaji militer, mekanan, obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk beberapa bulan mendatang. [arp]
