Berita

djoko suyanto/ist

DPR akan Panggil Sutanto dan Djoko Suyanto, Kenapa NII Dibiarkan

SENIN, 09 MEI 2011 | 09:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Saat ini memang masih ada sekelompok masyarakat Indonesia yang bercita-cita atau mempunyai gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan agama Islam. Tapi gagasan itu dipastikan akan mendapat penolakan dari mayoritas umat Islam yang moderat.

"(Umat Islam moderat) menganggap NKRI sudah final. Yang penting itu kan menanamkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tidak identik dengan budaya Arab. Nilai-nilai Islam itu universal, mendahulukan kepentingan orang kecil dan memperjuangkannya dan juga menegakkan keadilan," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno kepada Rakyat Merdeka Online.

Namun, untuk Negara Islam Indonesia yang saat ini ramai dibicarakan publik, menurutnya, hal itu berkembang karena ada pembiaran dari pemerintah dan aparat intelijen. NII ini dijadikan kambing hitam untuk menutupi isu-isu tertentu yang sedang mendapat sorotan.


"Sama seperti isu PKI yang seolah-olah dibiarkan, nanti (pada waktunya) tinggal dimunculkan, (biar masyarakat) dihantui (lagi). Nanti ada lagi NII, ada lagi JI, akan terus ada," sambung Sekretaris Fraksi PAN ini.

Karena itu, tambah mantan wartawan sebuah televisi swasta ini, dia sudah mengusulkan kepada Komisi I yang membidangi masalah intelijen dan pertahanan, untuk memanggil Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto dan juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto. Pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi kasus NII ini secara komprehensif.

"Karena kita mendapatkan data-data yang cukup meyakinkan bahwa upaya pembiaran ini memang dilakukan aparat kita. Ini tidak bisa. Kalau sudah melanggar, harus ditindak," tegasnya.

Kapan akan dipanggil?

"Moga-moga dalam persidangan ini. Senin (hari ini) kan sudah mulai (DPR masuk)," jelasnya.

Tentang adanya dugaan pembiaran ini telah dibantah oleh Djoko Suyanto belum lama ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya