RMOL. Pemerintah harus tanggap memproses aduan korban Negara Islam Indonesia. Ini harus dilakukan untuk membuktikan apakah tindakan NII mengarah kepada sebuah gerakan makar atau tidak.
"Dibuktikan saja. Selama ini kan baru pengakuan. Makanya, sidangkan dong," kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kepada Rakyat Merdeka Online usai diskusi Forum Dialog Indonesia, di Fadli Zon Library, Jalan Danau Limboto 96, Bendungan Hilir, Jakarta (Sabtu, 7/6).
Yuddhy juga menyayangkan lambatnya upaya kepolisian menindaklanjuti laporan Ketua Tim Rehabilitasi NII Crisis Center, Sukamto, padahal data-data korban NII, telah diberikan.
"Berarti pemerintah lamban. Kalau pemerintah tidak mau memperoses pengaduan dari NII Crisis Center, orang yang pernah merasa menjadi korban, pemerintah jangan lagi menggembar-gemborkan bahwa ideologi ini bahaya laten," sergahnya.
Namun, mantan anggota Komisi I DPR memaklumi adanya dugaan bahwa intelijen ikut bermain dalam kasus NII tersebut. Karena, menurutnya, begitulah di negara mana pun.
"Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, tidak mustahil inteljen melakukan doubel standar. Di satu sisi-sisi, kakinya di pemerintahan, di sisi lain kakinya ini bagian dari musuh pemerintah. Bisa begitu. Tapi tidak bisa disimpulkan ini rekayasa intelijen. Karena bagaimana pun inteliijen memiiki tujuan jangka panjang untuk sebuah misi stabilitas nasional," jelasnya.
Tapi bukankah isu Negara Islam Indonesia ini sudah terlalu lama, kenapa tidak segara ditindak?
"Kalau pemerintah menganggap ini sebagai ancaman, cepat dong ditindak semua. Kalau dianggap rekayasa intelijen, Kepala BIN dan orang-orang yang terlibat harus diganti," tandasnya.
[arp]
