Situs Majapahit di Trowulan Terancam 3.000 Genengan

RMOL. Pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan pembangunan Taman Nasional Majapahit di Kabupaten Trowulan, Jawa Timur, pada tahun 2014 mendatang. Proyek konservasi itu dimulai pada tahun 2009 dan sempat berhenti beberapa saat sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.

Sekretaris Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Soeroso, yang berbicara dalam diskusi di kantor Staf Khusus Presiden, Andi Arief, Kamis siang (5/5), menjelaskan bahwa pembangunan taman di areal tanah 9 x 11 kilometer persegi itu telah hampir selesai. Namun pihaknya masih membutuhkan biaya yang relatif besar untuk membebaskan lahan.

Diperkirakan proyek pembangunan itu akan menelan biaya sebesar Rp200 miliar. Soeroso berharap pihak swasta juga berkenan terlibat dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan taman nasional itu.

Di sisi lain, Soeroso menyampaikan kekhawatirannya apabila tidak disegerakan lokasi Taman Nasional Majapahit ini akan rusak karena aktivitas ekonomi masyarakat berupa pusat pembuatan batu bata.

Setidaknya saat ini ada sekitar 3.000 pusat pembuatan batubata atau genengan di kawasan tersebut. Aktivitas genengan ini dapat merusak bangunan peninggalan Majapahit yang terkubur di dalam tanah.

“Masyarakat menggunakan tanah lempung di lapisan atas sebagai bahan utama pembuatan batubata. Kemudian mereka menggali hingga kedalaman beberapa meter. Seringkali terjadi mereka menemukan batubata tua yang sebetulnya merupakan batubata peninggalan masa Majapahit. Batubata tua itu pun ditumbuk sampai hancur untuk dijadikan bahan pembuat batu bata,” kata Soeroso lagi menjelaskan.

Soeroso juga mengakui bahwa sejauh ini pihaknya masih menemukan sejumlah kendala dalam pembangunan Taman Nasional Majapahit.

Misalnya, dari sudut pandang arkeologi penting untuk menyelamatkan bangunan dari masa Majapahit. Tetapi di sisi lain, pusat pembuatan batubata yang mengancam bangunan-bangunan Majapahit yang masih tertimbun tanah juga penting sebagai lapangan pekerjaan masyarakat.

“Pembangunan sektoral dan tolok ukur pembangunan juga berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Hal lain, karena sampai saat ini belum ada kepastian mengenai batas wilayah yang akan dikonservasi,” demikian Soeroso. [guh]