Berita

Marty Natalegawa

Dunia

Perang Thailand Vs Kamboja

Tidak Ganggu KTT ASEAN Indonesia Dapat Lebih Berperan
JUMAT, 06 MEI 2011 | 07:35 WIB

RMOL. Thailand dan Kamboja sibuk dar-der-dor-an di perbatasan. Namun, perang kedua negara tetangga itu tidak akan mengganggu jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-18.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa optimistis, perte­muan 10 negara anggota Asia Tenggara itu berjalan lancar. Seng­keta keduanya juga tidak akan mengganggu hubungan baik negara ASEAN dengan ka­wasan Uni Eropa (UE).

Hal itu dikatakan Menlu Na­ta­le­gawa usai pembukaan ASEAN-UE Busi­ness Summit di Gedung Jakarta Conven­tion Center (JCC), Ja­karta, kemarin.


“Saya rasa tidak (meng­gang­gu). Anda bisa menyaksikan ba­gaimana tanggapan dari pelaku bisnis Uni Eropa sudah baik. Business Summit ASEAN de­ngan Uni Eropa ini adalah yang pertama diselenggarakan,” ujar Natalegawa.

Dalam KTT ASEAN 7-8 Mei, belum dijadwalkan secara khusus pembahasan konflik perbatasan Thailand-Kamboja.

“Saya tidak bisa mendahului per­temuan pimpinan negara. Se­kali lagi, mengingat masalah ini telah menjadi perhatian da­lam beberapa hari ini, sangat wa­jar seandainya masalah itu dibahas. Namun, kepala negara juga akan membahas banyak masalah,” terangnya.

Pengamat ASEAN University of New South Wales, Australia, Profesor Carl Thayer, berpen­da­pat, perang di perbatasan yang menewaskan 18 orang tewas sejak 22 April, sudah selayaknya menjadi topik utama KTT se­lama dua hari itu.

Menurut Thayer, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja merupakan tantangan demi mem­­pertahankan kredibilitas ASEAN di mata dunia. Apalagi, ASEAN berencana menciptakan Masya­rakat ASEAN 2015.

“Kegagalan ASEAN menjadi penengah konflik politik dua ang­gotanya akan memiliki dam­pak yang sangat negatif terhadap kre­dibilitas ASEAN sebagai orga­nisasi regional,” kata Thayer ke­pada kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP), kemarin.

Namun, Thayer yakin, Indo­nesia dapat menyelesaikan kon­flik yang telah berlangsung se­lama hampir setengah abad ini. Caranya, kata Thayer, meng­gu­na­­kan wewenang Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk terus pro­aktif melalui jalur diplomatik.

“Sementara negara-negara ASEAN lainnya menekan kedua pihak untuk merundingkan pe­nye­lesaian,” imbuhnya.

Sebelumnya,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) me­ngatakan, Keterlibatan ASEAN dalam forum internasional, se­harusnya tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Tetapi juga untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis di masa depan.

“Saya berharap ASEAN dan Uni Eropa bisa bekerja sama un­tuk mengelola ekonomi du­nia,” kata Presiden SBY saat mem­buka ASEAN-UE Business Sum­mit, kemarin.  [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya