Kemiskinan Jauh Lebih Berbahaya daripada NII

RMOL. Tidak berlebihan bila kemungkinan mengenai operasi intelijen, baik yang partikelir maupun institusional, di balik isu Negara Islam Indonesia yang merebak diteliti ekstra hati-hati. Begitu juga dengan kemungkinan keterlibatan pihak asing. Karena itu, media massa dan kaum intelektual harus berperan dalam mengedukasi dan membantu masyarakat memahami perkembangan isu-isu seperti ini.

“Ancaman paling nyata yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan. Saya khawatir isu NII yang sebetulnya sudah lama ini kembali dimunculkan dan dibesar-besarkan agar masyarakat terlupa pada persoalan lain yang jauh lebih besar dan lebih mengancam kita,” ujar dosen konflik di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, usai sebuah diskusi di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu siang tadi (4/5).

Teguh membandingkan kemunculan isu NII ini dengan dua peristiwa menarik yang terjadi beberapa tahun lalu. Pertama adalah kejadian di Jerman, dan kedua adalah kejadian di tanah air.

Pemerintah Jerman pada 2003 lalu pernah berusaha membubarkan Partai NPD yang ultranasional dan mengusung paham neo Nazi. Partai ini tidak segan-segan melakukan agresi untuk mengganggu kaum imigran terutama dari Timur Tengah, dari negara-negara Muslim maupun dari negara Yahudi. Mereka menganggap kaum imigran yang mendapatkan subsidi dari pemerintah Jerman merupakan penyebab utama kebangkrutan ekonomi.

Tetapi pemerintah Jerman tidak bisa membubarkan partai itu begitu saja. Setelah dilakukan penelitian mendalam, mereka tidak bisa membedakan mana agresivitas NPD yang digerakkan elit partai itu dan mana yang digerakkan agen-agen negara yang disusupkan dengan maksud melakukan pembusukan dari dalam.

Di tahun 2002 ada kejadian menarik di Indonesia. Seorang warganegara Kuwait, Umar Al Faruq, yang dianggap sebagai pentolan Al Qaeda di Asia Tenggara ditangkap di Masjid Agung Bogor. Adalah Wakil Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) Abdul Haris yang “menangkap” Umar Al Faruq dan menyerahkannya kepada BIN dan pihak imigrasi untuk selanjutnya diserahkan kepada dinas intelijen Amerika Serikat, CIA.

Sementara kalangan di dalam MMI ketika itu curiga Abdul Haris adalah agen yang disusupkan. Namun Abdul Haris membantah tuduhan itu berkali-kali.

Mengenai aktivitas NII yang ramai dibicarakan belakangan ini, Teguh menyarankan model pemetaan untuk mengetahui apakah ini masalah aliran sesat, kriminal atau makar.

Menurut Teguh, urusan sesat atau tidak bukan domain negara, melainkan domain para pemuka agama. Negara hanya berkewajiban memastikan tidak ada pihak yang saling serang karena urusan pemahaman beragama yang berbeda.

Kalau yang dilaporkan publik sejauh ini hanya persoalan penculikan, atau pencurian untuk mengisi pundi-pundi kelompok ini, pemerintah dapat turun tangan dengan menggunakan pendekatan hukum kriminal.

Nah, bila kelompok ini memang berniat melakukan makar baik untuk memisahkan diri dan maupun untuk memberontak, maka pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk melawannya.

“Tetapi saya tanya, apakah ada latihan baris berbaris, latihan perang, di tempat-tempat yang dianggap sebagai markas NII. Apakah ada aksi mempersenjatai? Kalau tidak ada, ya jangan disamakan dengan upaya makar,” demikian Teguh.

Indonesia, sebut Teguh lagi, adalah tesis yang sangat mungkin untuk dibuktikan. Artinya, kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan dari kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu hal yang mutahil dicapai.

Hanya saja, barangkali sejauh ini tidak terlihat tanda-tanda yang meyakinkan mengenai perbaikan kehidupan masyarakat kebanyakan. Hal inilah yang lebih berbahaya dalam konteks mengancam eksistensi Indonesia. Kekecewaan demi kekecewaan yang dialami masyarakat dapat bermuara pada tindakan yang berbahaya. Dan ini yang membuat NII tidak ada apa-apanya dibandingkan kemiskinan. [arp]