RMOL. Kebocoran pembangkit listrik Fukushima akibat tsunami 11 Maret lalu melahirkan perdebatan panjang sampai-sampai membuat pejabat Jepang mengundurkan diri.
Dari Negeri Sakura dilaporkan, seorang penasehat senior Perdana Menteri Jepang, Toshiso Kosako, mengajukan pengunduran diri kerena pemerintah sudah tidak lagi mau menerima nasihatnya mengenai batas radiasi nuklir. Profesor Universitas Tokyo ini menganggap pemerintah telah mengambil "pendekatan fleksibel".
Ahli nuklir ini berpendapat bahwa batas radiasi yang ditetapkan pemerintah Jepang tidak tepat dan terlalu berbahaya bagi sekolah-sekolah yang masih melakukan aktivitasnya di area sekitar pabrik yang lumpuh itu. Menurutnya, radiasi nuklir telah meningkat 20 kali lebih tinggi di area prefektur Fukushima.
"Batas radiasi bagi anak-anak seharusnya diperluas karena saat ini mereka sedang terkena radiasi. Tapi rekomendasi saya telah diabaikan," ujar penasehat Perdana Menteri yang baru dilantik 16 Maret lalu itu, seperti dikutip
Aljazeera (Sabtu, 30/4).
Pengunduran diri Kosako membuat pemerintah Jepang mendapat kecaman dari rakyatnya. Kini rakyat Jepang tidak lagi mempercayai pemerintah kerena pemerintah tidak lagi mendapat informasi yang tepat dan terkadang keputusannya bertentangan dengan fakta yang ada.
Pemerintah Jepang sendiri menyayangkan keputusan yang diambil Kosako ini dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga dalam menentukan kebijakan masalah nuklir pemerintah selalu mendengarkan rekomendasi para penasehat.
Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menegaskan bahwa penanganan Nuklir tidak dilakukan secara sembarangan dan dalam mengambil keputusan pemerintah juga mempertimbangkan sumber-sumber yang relevan.
"Meskipun disayangkan bahwa ia (Toshiso Kosako) mengundurkan diri, (tapi) akan secara konsisten mengikuti saran dari komisi keselamatan nuklir dan pendapat dari berbagai sumber yang relevan, dan menjadikan keduanya sebagai bahan pertimbangan," ujar Kan.
[ald]
