Pengusaha dan Buruh Sebaiknya Sadar bahwa Pemerintah Perampok Surplus

RMOL. Persoalan perburuhan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan menggunakan konsep tripartit pengusaha, buruh dan pemerintah, karena permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia bukan cuma sekadar meminta kerelaan pengusaha untuk memberikan surplus untuk buruh.

"Tetapi masalah utamanya ada pada pemerintah yang merampok surplus yang seharusnya milik buruh dan pengusaha, melalui kebijakan yang miskin stimulus ekonomi, hambatan infrastruktur, korupsi, birokrasi perizinan menjadi trigger utama yang mendorong ekonomi biaya tinggi," ujar ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 30/4)

Menurutnya, biaya produksi di Indonesia sangat mahal sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak efisien. Dampaknya, surplus atau keuntungan yang diperoleh pun semakin kecil. Untuk menghindari keuntungan lebih kecil maka pengusaha berusaha menekan biaya melalui kebijakan pekerja kontrak dan outsourching yang lebih murah. Jadi biang kerok permasalahan perburuhan di Indonesia adalah pemerintah.

"Oleh sebab itu adalah tepat apabila maksimalisasi dialog biparkit dilakukan, dengan menegasikan pemerintah, dengan begitu buruh dan pengusaha bisa menuntut pemerintah yang telah merampas surplus mereka," ucap Ketua Pemuda Muhammadiyah bidang Buruh, Tani dan Nelayan ini.[ald]