Mantap, Kunjungan MUI ke Iran Tidak Pakai Uang Negara

RMOL. Kunjungan Majelis Ulama Indonesia ke Iran sama sekali tidak menggunakan uang negara. Rombongan MUI ini atas undangan pemimpin International Majma’ al-'Alami li Al-Taqrib Bain al-Mazahib al-Islamiyyah, Ayotallah Muhammad Ali Tashkiri. Organisasi itu berkedudukan di Tehran.

Karenanya, semua fasilitas seperti transportasi, akomodasi, dan kebutuhan selama di negeri Ahmadinejad itu menjadi tanggungan organisasi tersebut.

"Di tengah kontroversi studi banding yang dilakukan anggota DPR, isu penggunaan uang negara ini memang sangat sensitif. Dan sangat wajar jika Anda bertanya tentang hal itu kepada kami. Di lain pihak, sudah pada tempatnya masyarakat juga perlu mendapat informasi tentang sumber dana yang digunakan oleh MUI dalam melakukan kunjungan silaturrahim ini," terang Ketua Komisi Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri MUI, Saleh Partaonan Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online.

Saleh seorang dari delapan peserta rombongan MUI  yang melakukan lawatan ke Iran. Sedangkan tujuh orang lainnya adalah KH Umar Syihab (pimpinan rombongan), serta KH. Muhyiddin Junaidi, Slamet Effendy Yusuf, Prof. Hasanuddin AF, Prof. Utang Ranuwijaya, Dr. Kholid Al-Walid, Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, dan Sanusi Hanafi. Delegasi ini merupakan perwakilan unsur pimpinan harian dan reprentasi dari beberapa komisi yang ada di MUI seperti komisi pengkajian, komisi fatwa, komisi hubungan dan kerjasama luar negeri, dan juga bendahara MUI.

Kunjungan ini digelar selama sepekan mulai dari 21-27 April. Kunjungan ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain MUI bertemu Menlu Iran, Menteri Urusan Haji, Penasehat Presiden Ahmad Dinejad, Penasehat Wali al-Faqih, Lembaga-lembaga pendidikan Islam Iran, berkunjung ke Mashhad dan Qom, serta bertemu dengan para ulama-ulama senior Iran.

"Meski tidak dibiayai negara, kami yakin kunjungan ini akan membawa manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan antara kedua negara. Jika pemerintah menginginkan, kami siap melaporkan hasil kunjungan ini kepada pemerintah dan kemungkinan kerjasama apa saja yang bisa ditindaklanjuti oleh Indonesia. Oleh karena keterbatasan yang ada, tentu pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menindaklanjuti hasil kunjungan ini," ujar Saleh. [zul]