Presiden Yaman Bersedia Turun dari Kekuasaan

RMOL. Ali Abdullah Saleh, yang telah memerintah Yaman selama lebih dari tiga dekade, telah berada di bawah tekanan untuk mundur sejak protes anti-pemerintah mulai memanas beberapa minggu yang lalu.

Kini untuk mengakhiri tekanan tersebut, Presiden Saleh telah menyetujui untuk mengundurkan diri berdasarkan Gulf Plan, yaitu sebuah rencana transisi 30 hari yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama 32 tahun masa kepemerintahan Saleh.

Para Pejabat di ibukota, Sana'a, membenarkan bahwa pemerintah telah menerima rencana yang disusun oleh negara-negara Teluk Arab yang tergabung dalam GCC (Gulf Cooperation Council). Gulf Plan berisi saran agar Presiden Saleh menyerahkan kekuasaan ke wakilnya selama satu bulan setelah perjanjian ditandatangani dengan oposisi.

"Presiden telah setuju dan menerima inisiatif (dari) GCC," kata Tariq Shami, seorang pembantu Presiden Saleh seperti dilansir Aljazeera, (Minggu, 24/4).

Presiden Saleh pun mendapat banjir pujian dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat Yaman, negara Arab, hingga gedung putih. Namun Saleh mengatakan bahwa pilihannya ini adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan Yaman.

"Keamanan, keselamatan dan stabilitas Yaman adalah kepentingan (rakyat Yaman) yang ada daerah," tegas Saleh.

Isi dari Gulf Plan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dalam satu bulan penandatanganan perjanjian dengan pihak oposisi, Presiden Saleh harus berhenti dan memberikan kekuasaan kepada Wakil Presidennya, Abdu Rabu Manur Hadi.

2. Presiden Saleh menunjuk pemimpin oposisi untuk menjalankan pemerintahan sementara, yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan pemilihan presiden dua bulan.

3. Presiden Saleh, keluarganya dan para pembantunya diberi kekebalan dari penuntutan. [wid]