Berita

ilustrasi

BLOK MINYAK MADURA

Indonesia Pun Menjelma Jadi Negara Pura-pura

KAMIS, 21 APRIL 2011 | 10:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dan Kepala BP Migas Raden Priyono diduga keras bersekongkol di balik penjualan saham Bok West Madura Offshore (WMO).

Berdasarkan surat bernomor 0176/BPOOOOO/2011/SO yang ditandatangani Kepala MP Migas disebutkan bahwa komposisi pemegang saham Blok WMO saat ini adalah Pertamina (50 persen), China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC (12,5 persen), Kodeco (12,5 persen), Sinergindo Citra Harapan (12,5 persen) dan Pure Link Invesment Ltd. (12,5 persen).

Persoalannya, Kodeco dan CNOOC tidak memiliki track record yang jelas. Selain itu, Pertamina semestinya harus diberi tempat untuk mengelola blok minyak itu.

"Priyono bersama Menteri ESDM diduga telah bersekongkol mengutamakan kepentingan asing dan investor swasta yang tidak jelas track record dan kemampuannya di sektor migas, dibanding mendukung perusahaan negara. Hanya dalam waktu dua bulan, Priyono langsung menjawab dan merestui keinginan asing menjual sahamnya dan menyetujui keterlibatan kedua perusahaan swasta mengelola WMO. Padahal Pertamina, yang 100 persen milik rakyat, telah mengirim surat permohonan untuk mengelola WMO, tanpa memperoleh jawaban satu katapun selama lebih dari dua tahun!" ujar aktivis Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

Dia juga mengatakan, tindakan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas itu suatu tindakan yang a-nasionalis karena mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan 237 juta rakyat Indonesia.

"Tindakan Priyono merestui perpanjangan kontrak dan pengalihan saham CNOOC dan Kodeco tidak dilakukan dengan melibatkan Pertamina. Hal ini bertentangan dengan JOA “Section V article 1.2 d,e,f”, dimana dinyatakan bahwa Kodeco tidak boleh mengalihkan saham tanpa melibatkan Pertamina," katanya lagi.

Dia juga curiga pemerintah dan BP Migas telah memeriksa pembayaran pajak Codeco sebelum meluluskan penjualan saham tersebut.

"Kami merasa, Indonesia telah menjadi quasi state, negara seolah-olah, seolah-olah ada pemerintahan, dimana yang berlaku adalah hukum rimba: siapa kuat dia dapat. Jika penilaian ini salah, kami berharap Presiden SBY dan Ketua DPR harus segera memutuskan: bahwa Blok WMO hanya untuk dikelola secara penuh oleh Pertamina,"demikian Marwan. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya