Berita

muhaimin iskandar/ist

Muhaimin Iskandar: Peningkatan Ambang Batas Hasilkan Pemilu Manipulatif

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 14:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak usul peningkatan ambang batas parliamentary threshold parlemen menjadi 5 persen, dari sebelumnya 2,5 persen.

Bagi PKB, peningkatan ambang batas tersebut akan memberangus hak-hak politik masyarakat. Karena suara rakyat terancam tidak diwakili di DPR.

"(Peningkatan ambang batas itu) tidak akan merangkum hak-hak politik masyarakat," ujar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, di sela-sela diskusi, 'Bagaimana Membagi Kursi Yang Adil' di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu siang (10/4).


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berpendapat peningkatan parliamentary threshold  akan menghasilkan pemilihan umum yang tidak sempurna dan manipulatif. Karena itu bagi PKB, parliamentary thresold tidak perlu ditingkatkan.

"Kita ingin hasil Pemilu merupakan hasil suara rakyat yang sesungguhnya. Tidak ada suara-suara yang hangus. Kita ingin Pemilu yang benar-benar mencerminkan suara rakyat, Pemilu yang transparan dan Pemilu yang tidak termanipulasi," katanya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya