Berita

presiden sby/ist

Rizal Ramli: Mempertahankan Yudhoyono adalah Perbuatan Kolektif yang Tidak Bertanggung Jawab

RABU, 30 MARET 2011 | 14:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Berbagai persoalan yang sedang sedang terjadi memperlihatkan betapa bibit disintegrasi telah menyebar luas di Indonesia, dan pada gilirannya akan membawa negara ini menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, penyebaran bibit disintegrasi ini terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia yang didapatkan rakyat setelah menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto pada 13 tahun lalu pada akhirnya dikuasai oleh kelompok, yang sebetulnya anti-demokrasi, namun mampu menampilkan citra sebagai pendukung demokrasi nomor wahid.

Karena tidak punya karakter genuine inilah maka akhirnya demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia pun bukan merupakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Melainkan demokrasi tidak-asli yang bekerja untuk kepentingan sekelompok orang yang berkuasa di lapangan politik dan ekonomi. Inilah yang oleh mantan Menteri Keuangan itu disebut sebagai demokrasi kriminal a la Indonesia.

Demokrasi kriminal ini menampilkan demokrasi sebagai sebuah pelaksanaan aturan dan prosedur yang tertib. Sementara di baliknya, berbagai kegiatan yang menggerogoti darah daging bangsa ini terus terjadi.

“Mafia hukum, istilah yang digunakan untuk merujuk kejahatan terorganisasi dalam sistem penegakan hukum di seluruh negeri, misalnya, tetap menjadi sesuatu hal yang tidak dapat diperangi. Ini pun menghambat keinginan Indonesia menjadi masyarakat yang lebih manusiawi dan adil,” ujar Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (30/3).

Faktanya mafia hukum adalah jejaring yang begitu berpengaruh yang melibatkan pengacara, polisi, jaksa dan hakim di pengadilan. Hasilnya, hukum mendadak tumpul manakala berhadapan dengan kalangan elit yang memiliki uang melimpah dan kekuasaan yang begitu besar.

Rizal Ramli juga mengatakan, kini semakin banyak kalangan pengamat yang berpendapat, bahwa bangsa ini tidak dapat menerima Yudhoyono dan serangkaian kegagalannya sebagai Presiden. Mempertahankan Yudhoyono, kata Rizal Ramli, sama artinya dengan upaya kolektif untuk melanjutkan pembusukan.

“Dan itu sama sekali tidak bertanggung jawab,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya