Berita

ilustrasi libya 2

KRISIS LIBYA

Lagi, Pemerintah Dicap Lamban dan Tidak Tegas

SELASA, 29 MARET 2011 | 14:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah Indonesia lamban menyikapi gempuran koalisi Barat terhadap Libya. Padahal, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional meyakini bahwa Indonesia dapat berbuat lebih dalam menghentikan peperangan di Libya.

“Pemerintah kita terkesan lamban dan baru bersikap agak tegas setelah banyak jatuh korban sipil di Libya. Padahal, sebagai negara berdaulat yang menganut asas politik luar negeri bebas dan aktif, meniscayakan Indonesia dapat berbuat lebih konkrit bagi terciptanya perdamaian dunia,” kata pemerhati Timur Tengah dari Center for Islam & Middle East Studies (CIMES), Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).

Beberapa posisi dalam percaturan politik internasional dipegang Indonesia. Antara lain, sebagai anggota PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ketua ASEAN, dan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia sangat strategis dan disegani negara-negara lain. Namun sayang, posisi ini tidak tergarap dan dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemaslahatan perdamaian.


“Usulan gencatan senjata Presiden SBY beberapa waktu lalu itu baik. Seharusnya sikap tegas itu dilakukan sejak awal, ketika ada indikasi kuat penyerbuan tentara koalisi menyalahi mandat resolusi PBB nomor 1973, yang justru dalam prakteknya kontraproduktif dengan serangan membabibuta dan menimbulkan banyak korban sipil,” jelas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia berharap, di masa-masa mendatang Indonesia bisa berperan lebih aktif dan maksimal dalam mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia.[ald]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya