Berita

ilustrasi libya 2

KRISIS LIBYA

Lagi, Pemerintah Dicap Lamban dan Tidak Tegas

SELASA, 29 MARET 2011 | 14:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah Indonesia lamban menyikapi gempuran koalisi Barat terhadap Libya. Padahal, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional meyakini bahwa Indonesia dapat berbuat lebih dalam menghentikan peperangan di Libya.

“Pemerintah kita terkesan lamban dan baru bersikap agak tegas setelah banyak jatuh korban sipil di Libya. Padahal, sebagai negara berdaulat yang menganut asas politik luar negeri bebas dan aktif, meniscayakan Indonesia dapat berbuat lebih konkrit bagi terciptanya perdamaian dunia,” kata pemerhati Timur Tengah dari Center for Islam & Middle East Studies (CIMES), Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).

Beberapa posisi dalam percaturan politik internasional dipegang Indonesia. Antara lain, sebagai anggota PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ketua ASEAN, dan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia sangat strategis dan disegani negara-negara lain. Namun sayang, posisi ini tidak tergarap dan dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemaslahatan perdamaian.


“Usulan gencatan senjata Presiden SBY beberapa waktu lalu itu baik. Seharusnya sikap tegas itu dilakukan sejak awal, ketika ada indikasi kuat penyerbuan tentara koalisi menyalahi mandat resolusi PBB nomor 1973, yang justru dalam prakteknya kontraproduktif dengan serangan membabibuta dan menimbulkan banyak korban sipil,” jelas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia berharap, di masa-masa mendatang Indonesia bisa berperan lebih aktif dan maksimal dalam mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia.[ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya