Inilah Pengantar Riwayat Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang Terancam Bangkrut

RMOL. Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, mendadak menjadi buah bibir. Bukan karena jumlah pengunjungnya yang tiba-tiba ramai dan membludak.

Sebaliknya, PDS HB Jassin dianggap terlalu sepi dan tak menguntungkan. Dan karena tak mau berlama-lama menanggung kerugian, Pemerintah Porvinsi DKI Jakarta pun berencana memotong sama sekali anggaran bantuan untuk PDS HB Jassin.

Sejak 2003, PDS HB Jassin menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 500 juta untuk setiap tahun. Selain itu, masih ada Rp 25 juta dari Pusat Bahasa. Tetapi dana sebesar ini tidak cukup. Itu sebabnya, pihak pengelola mengakui sulit menambah jumlah koleksi buku.

Kepada media massa beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pembina Yayasan PDS HB Jassin, Ajip Rosidi, mengaku, bahkan untuk langganan koran saja sudah sulit.

Kesulitan dana yang dialami PDS HB Jassin semakin menjadi setelah Fauzi Bowo terpilih sebagai pemimpin Jakarta tahun 2007 lalu. Tanpa penjelasan sama sekali, Pemprov DKI Jakarta memotong anggaran bantuan untuk PDS HB Jassin hingga setengahnya. Setelah diprotes, cerita Ajip, Fauzi Bowo sepakat untuk menambah dana Rp 100 juta hingga anggaran untuk PDS HB Jassin menjadi Rp 350 juta per tahun.

Dua tahun kemudian, Fauzi Bowo kembali berulah. Ia lagi-lagi memangkas anggaran untuk PDS HB Jassin sebesar 50 persen, hingga hanya menjadi Rp 175 juta per tahun. Setahun kemudian, dana yang tersedia di anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk PDS HB Jassin kembali disusutkan menjadi Rp 165 juta. Pertengahan Maret lalu Pemprov DKI mengeluarkan SK Gubernur DKI No.215/2011 yang menyebutkan dana untuk PDS HB Jassin hanya sebesar Rp 50 juta setiap tahun. Walah!

Pekan lalu, ketika menemui Ajip Rosidi cs di PDS HB Jassin, Fauzi Bowo mengaku sempat tidak yakin dirinya mengeluarkan keputusan itu. Tetapi setelah diperiksa sekali lagi, akhirnya dia menyadari bahwa ia memang memutuskan anggaran sekecil itu untuk PDS HB Jassin. Fauzi minta maaf. Tapi sama sekali tak memberikan isyarat akan merevisi SK itu.

PDS HB Jassin diambil dari nama si empunya perpustakaan itu, Hans Bague Jassin. Lahir 31 Juli 1917 di Gorontalo dan merupakan anak kedua dari enam bersaudara, HB Jassin dikenal sebagai salah seorang penulis dan kritikus sastra terkemuka yang pernah ada di Indonesia. Kecintaan Jassin pada buku dan dunia karang-mengarang diwarisi dari ayahnya yang juga seorang kutu buku. Itu barangkali sebabnya Jassin mulai gemar membaca sejak duduk di bangku HIS, atau SD pada masa itu.

Sejak itu pula, Jassin telah memahami bagaimana teknik mengarang. Jassin melanjutkan sekolahnya di HBS Medan, mengikuti ayahnya yang bertugas ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Di masa itu pula Jassin mulai menulis kritik sastra yang dimuat di berbagai koran dan majalah.

Usai menyelesaikan studi, Jassin sempat bekerja di kantor Asisten Residen Gorontalo, tanpa digaji. Walau tak digaji, Jassin tak pernah mengeluh. Karena di tempat itu ia memiliki kesempatan yang luas untuk mempelajari berbagai dokumentasi secara baik. Sekitar tahun 1940, Sutan Takdir Alisjahbana, yang ketika itu adalah redaktur Balai Poestaka, mengajaknya bekerja di badan penerbitan Belanda itu. Jassin tak berpikir dua kali. Tawaran STA itu disambarnya dengan riang gembira.

Di Balai Poestaka, Jassin memperdalam kemampuan penulisan cerpen dan sajak yang telah dimilikinya sejak lama. Kritik sastranya pun semakin matang. Begitu juga dengan kemampuannya dalam mendokumentasikan karya-karya sastra.

Adalah Armijn Pane yang kemudian mengajarinya membuat timbangan buku dengan lebih baik. Inilah awal jabatannya sebagai redaktur berbagai majalah sastra dan budaya, seperti Pandji Poestaka dan Pantja Raja. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, HB Jassin sempat bekerja di berbagai media, mulai Mimbar Indonesia, Zenith, Kisah, Sastra, Bahasa dan Budaya, Buku Kita, Medan Ilmu Pengetahuan, hingga Horison.

Jassin juga pernah mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia berhenti tak lama setelah ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada 17 Agustus 1963 bersama sejumlah sastrawan seperti Wiratmo Soekito, Arief Budiman, Taufik Ismail dan Goenawan Mohammad. Manifesto Kebudayaan dipandang sebagai upaya sastrawan kabir (kapitalis birokrat) untuk menandingi sastra revolusioner dan realisme sosial a la Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), salah satu organisasi payung Partai Komunis Indonesia (PKI). Melihat hubungan PKI dengan Bung Karno yang ketika itu begitu dekat, maka Manikebu pun lantas dianggap sebagai kelompok sastrawan anti Bung Karno.

Martin Aleida adalah salah seorang sastrawan yang aktif di Lekra. Mantan wartawan Harian Rakyat yang punya nama asli Nurlan dan kini merupakan salah seorang anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta periode 2009-2012 itu mengakui kemampuan HB Jassin sebagai kritikus sastra ternama di zamannya.

"Ia adalah dokumentator dan kritikus yang handal. Saya kenal dekat dengan HB Jassin," kata Martin ketika berbincang-bincang dengan Rakyat Merdeka Online, Jumat lalu (25/3) di PDS HB Jassin.

Dalam perbincangan itu Martin kembali mengenang “masa-masa tidak enak” ketika paham politik memecah belah dunia sastra Indonesia. Jassin merupakan salah seorang sastrawan Manikebu yang kerap diserang sastrawan Lekra dalam tulisan-tulisan mereka. (Bersambung)