Tak Mau Revolusi dan Kudeta, Tokoh Agama Gunakan Jalur Konstitusional bila Jatuhkan SBY

RMOL. Pembentukan Dewan Revolusi Islam dan isu kudeta dari para purnawirawan jenderal diyakini karena adanya ketidakpusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola negeri ini.

Meski, ketidakpuasan itu berawal dari kasus yang berbeda.

"Kalau DRI boleh jadi karena ketidaktegasan SBY dalam soal Ahmadiyah dan termasuk pemberantasan terorisme. SBY dinilai tidak berpihak dan berlebihan terhadap Islam, tapi tentu Islam dalam pengertian mereka. Sedangkan purnawirawan itu kecewa dengan liberalisasi yang ugal-ugalan oleh rezim ini. Bayangkan semua diimpor," kata anggota badan pekerja Tokoh Lintas Agama, Ray Rangkuti kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 25/3).

Sedangkan tokoh lintas agama, terang Ray, mengkritik pemerintah dengan spektrum yang lebih luas. Mulai dari kesejahteraan rakyat yang tidak meningkat, pemberantasan korupsi yang tidak sungguh-sungguh, sampai juga kesan SBY yang akan melanggangkan kekuasaan melalui anak dan istrinya.

"Namun, kita berbeda dalam menyampaikannya. Kita tetap menggunakan jalur demokrasi dan konstitusonal. Makanya, kalau mereka menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional (dalam mengekpresikan kekecewaan itu), maka tentu saja akan jadi lawan kita," tegasnya.

Sedangkan tokoh lintas agama, masih kata Ray, masih memberikan kesempatan kepada SBY untuk berubah. Meski hingga saat ini di mata tokoh lintas agama belum ada perubahan dalam gaya kepemimpinan SBY.

Sendainya pun, tokoh agama sudah yakin tidak akan ada perubahan lagi, tokoh agama menggunakan jalur konstitusional, maka tokoh agama akan mendatangi DPR. DPR diajak untuk menggunakan haknya mempertanyakan kebijakan-kebijakan SBY. Dan bisa saja berujung pada pemakzulan.

"Tapi kan tetap konstitusional. Jadi kita isu subtansial dan caranya juga subtansial," terangnya.

Kalau memang tidak ada perubahan dalam gaya kepimpinan SBY, sampai kapan tokoh agama akan bersabar?

"Kita lihat lah dalam setahun ini," jawabnya. [zul]