Inilah Solusi Jalan Tengah dari PKS untuk Ahmadiyah

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera sepakat seluruh warga negara harus dilindungi, tidak ada boleh ada warga negara yang merasa terancam keselamatannya. Karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

"Makanya tidak dibenarkan ada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/3).

Hal itu dikatakan Jazuli menanggapi soal polemik keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Namun, dalam konteks Ahmadiyah, anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan, ada keyakinan Ahmadiyah yang bisa menyinggung perasaan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah soal kenabian Mirza Ghulam Ahmad, meski tidak membawa risalah.

"Ada prisnip yang berbeda, yaitu Mirza sebagai nabi dan rasul. Sementara bagi mayoritas umat Islam, Nabi Muhammad itu final nabi terakhir dan itu prinsip," ungkapnya.

Dia menjelaskan, ruang perbedaan yang menyangkut prinsip dalam keyakinan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Selama ruang itu masih ada, maka potensi konflik juga akan tetap terbuka.

"Boleh jadi nanti bukan dua kelompok ini yang berkonflik. Tapi sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan atau ditunggangi pihak-pihak tertentu," katanya.

Karena itu, untuk menutup potensi konflik tersebut, PKS mengusulkan dua opsi sebagai jalan tengah. Pertama, Ahmadiyah berkeyakinan seperti mayoritas umat Islam. Atau kedua Ahmadiyah memformalkan keyakinannya itu tanpa membawa nama Islam.

"Jadi keyakinannya tidak berubah. Karena keyakinan Ahmadiyah tidak boleh diberangus," tandasnya. [zul]