Berita

ilustrasi/ist

AHMADIYAH

Wajar, SBY Dicurigai Rampas Hak Aman untuk Alihkan Isu

MINGGU, 20 MARET 2011 | 11:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Aksi teror bom tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi sudah meluas ke daerah lain, seperti Bandung, Bali dan Makassar. Bagi masyarakat, situasi ini benar-benar di luar batas kewajaran.

"Masalahnya, setelah rangkaian peristiwa sudah berlangsung berhari-hari, tidak ada satu pihak pun di negara ini yang bisa memberi penjelasan tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi, termasuk Presiden maupun Polri," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pagi ini (Minggu, 20/3).

Kalau Presiden saja tidak bisa memberi indikasi apa pun tentang motif teror itu, berarti informasi dari intelijen kepada Presiden pun amat minim. Kalau teror itu meluas ke berbagai kota, bisa disimpulkan bahwa Polri keteteran dalam upaya menghentikan teror itu.


"Hak rakyat untuk mendapatkan rasa aman, praktis sudah dirampas. Warga di berbagai kota sudah saling mengingatkan untuk tidak sembrono dalam menerima kiriman berbentuk paket. Kecenderungan itu merupakan wujud nyata dari rasa takut rakyat," lanjut politisi Partai Golkar ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menggunakan semua potensi kekuatan negara untuk menghentikan aksi teror bom yang melanda berbagai kota beberapa hari belakangan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak rasa aman kepada rakyat.

"Target paling utama adalah menghentikan aksi teror bom, dan segera membuat suasana kehidupan di negara ini benar-benar kondusif," tegasnya.

Kalau teror bom sekarang tak segera dihentikan, konsekuensi logis yang akan dihadapi Presiden cukup beragam. Dia membeberkan, antara lain, rakyat akan menilai pemerintahan SBY gagal menjaga dan mengendalikan ketertiban umum, tak mampu memberi rasa aman kepada rakyat dan gagal menjaga stabilitas nasional.

"Citra negara pun akan rusak di mata internasional. Paling berbahaya jika rakyat tak bisa lagi menoleransi lemahnya kepemimpinan nasional saat ini dan menilai apa yg terjadi saat ini adalah upaya pengalihan isu dari serangan opini negatif WikiLeaks yang dikutip media asing," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya