Pemerintah Terus Sosialisasikan KUR di Daerah

RMOL. Pemerintah terus mendorong wirausaha pemula memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat. Ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat guna berwirausaha. 

"Padahal KUR itu kan dijamin pemerintah melalui Jamkrindo dan Askrindo. Jadi kenapa kita tidak mendorong. agar wirausaha baru bisa juga memanfaatkan KUR ini," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 18/3)..

Bentuk dorongannya, kata Menkop, akan dilakukan melalui sebuah kebijakan baru. Namun pagu KUR diyakini tidak akan berubah. KUR hingga Rp 20 juta tidak dikenakan agunan, sedangkan Rp 20 juta sampai Rp 500 juta dikenakan agunan.

Dia juga berharap bank sentral bisa menjaga suku bunga acuan (BI rate) tetap bisa digiring di level yang relatif rendah, agar suku bunga kredit bank juga rendah. "Sehingga dengan demikian penyaluran KUR akan semakin baik" harapnya.

Mengingatkan saja, sampai saat ini penjaminan KUR oleh Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) sebesar 80 persen. Pemerintah pernah berencana menjamin KUR hingga 100 persen, asalkan realisasi penyaluran dan dampak KUR 2011 mencatat hasil positif.

Karena itu Kementerian Koperasi akan terus meningkatkan sosialisasi kepada wirausaha di tingkat daerah mengenai program KUR. Pasalnya, saat ini masih banyak informasi KUR yang belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat.

"Sosialisasi harus kita tingkatkan terus, agar masyarakat tahu kalau ada fasilitas kredit untuk berusaha," tuturnya.

Ditambahkan Menkop, saat ini sudah banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berpartisipasi dalam penyaluran KUR. Hal tersebut akan memperluas jangkauan penyaluran KUR, sekaligus pemerataan penyaluran KUR. Mengingat keberadaan BPD yang mampu menjangkau daerah pelosok.

Untuk diketahui, khusus untuk BPD, hingga tahun 2010 penyaluran KUR mencapai Rp2,2 triliun. Jumlah tersebut melebihi target penyaluran sebesar Rp2 triliun.

Meski demikian Menkop akui ada daerah yang penyaluran KUR-nya kurang optimal. "Tahun 2010, Jakarta itu paling kecil penyalurannya,” kata Menkop.

Ditanya alasannya, Menkop menjawab,"Coba saja tanya kepada gubernurnya." [zul]