Berita

Bau Korupsi, KPK Harus Veto Pembangunan Gedung Baru DPR

RABU, 16 MARET 2011 | 20:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DPR tak mau memedulikan kepentingan rakyat dan masih ngotot meneruskan pembangunan gedung baru yang memakan biaya Rp1,1 triliun.

"Jasa konsultasi sangat tidak transparan dan tidak akuntabel, Rp 14,5 miliar. Kami minta anggota Dewan lihat aspirasi masyarakat. Kita lihat cukup banyak fasilitas DPR yang sudah tersedia," ujar Aktivis dari Transparency International Indonesia (TII), Heny Yulianto, kepada wartawan di KPK, Jakarta, Rabu (16/3).

Dia mengatakan, publik tidak pernah mendapatkan informasi tentang siapa yang lakukan jasa konsultasi. "Gambaran design gedung mengadopsi dari negara Chili. Semua tak disediakan oleh DPR. Itu semakin membingungkan kita. Banyak hal misterius dalam rencana pembangunan gedung DPR," lanjutnya.


Sementara, kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya menolak pembangunan gedung baru karena banyak mengganjal dalam rencana pembangunan gedung.

"Awalnya tidak transparan. DPR tunjukkan gambar gedung tapi dibuat oleh siapa, dan konsultan yang buat gambar itu dipilih dengan mekanisme apa, biayanya berapa juga tak pernah dijelaskan oleh DPR," tegasnya.

Salang mencurigai adanya penunjukkan langsung dalam tender konsultasi dan menyalahi Keppres. Selain itu DPR ngotot untuk tender pembangunan, padahal perencanaan masih kacau.

"Maka itu kita minta KPK hentikan pembangunan. Dari segi akuntabilitas sampai hari ini kita tak pernah tahu. Sudah berkali-kali kami minta tapi Sekjen selalu menutupi," imbuhnya.

Senada dengan rekan-rekannya yang lain, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menyatakan bahwa nilai Rp 1,13 triliun hanyalah untuk nilaii bangunan gedung baru DPR saja, belum instalasi listrik.

"Jadi ada indikasi pemecehan paket. Kita tolak pembangunan gedung. Kami desak KPK periksa jasa konsultasi dan penghentian gedung ini. Pernah ada preseden, misal KPK minta Mendagri untuk hentikan proses adminduk kepada Mendagri," tukasnya.[ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya