Berita

kpk/ist

KPK Harus Jadikan Berita Koran Australia Pintu Masuk Selidiki SBY dan Keluarga

SENIN, 14 MARET 2011 | 14:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan serangkaian penyelidikan awal terkait dugaan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono, sebagaimana diberitakan oleh dua media Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, Jumat (11/3) lalu.

"Pemberitaan itu harus dipandang sebagai informasi dan digunakan sebagai pintu masuk penyelidikan terhadap SBY dan Ani. Informasi itu bisa menjadi petunjuk bukti permulaan bagi KPK, apalagi dugaan soal SBY ikut menerima aliran dana Century," ujar Koordinator Petisi 28 Haris Roesly Moti, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (14/3).

Menurut Haris, informasi dari media Australia tersebut tidak sepenuhnya bernilai "sampah" karena mantan Wapres Jusuf Kalla, salah seorang yang juga disebut telah melakukan suap saat Munas Golkar dalam dua media australia tersebut, telah membenarkan kebenaran informasinya.


"Harus menjadi penguat keyakinan KPK jika informasi tersebut membenarkan kejahatan SBY dan keluarga. KPK harus melakukan verifikasi dan mericek asal usul kekayaan yang dimiliki Presiden SBY dan keluarganya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Haris bersama sejumlah aktivis Petisi 28 lainnya pun langsung melaporkan informasi dari dua media Australia tersebut kepada KPK dan juga data-data lainnya menyangkut skandal-skandal korupsi SBY dan Cikeas. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya