Negeri Tak Lepas dari Polemik, SBY Bertanggungjawab

RMOL. Koalisi Parpol pendukung pemerintah di dalam DPR tidak dapat dibenarkan karena bakal menghilangkan fungsi utama legislatif. Tidak ada alasan bagi Presiden untuk takut pada DPR karena tugas utama parlemen adalah mengawasi kerja pemerintah walau terkadang yang dilakukan DPR dapat menggoyang kenyamanan Presiden.

"Presiden hanya bisa dijatuhkan jika melanggar konstitusi," ujar pengamat politik Yudi Latif selepas diskusi Dialektika Demokrasi di pressroom DPR RI, Jakarta, Kamis (10/3).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Reform Institute ini menduga ada keterkaitan kasus-kasus pajak dengan penguasa yang memicu ketakutan SBY dan berujung pada isu bongkar pasang kabinet dan koalisi. Yudi Latif juga memastikan bahwa kader-kader Partai Demokrat yang berbicara di publik sesuai skenario.

Intinya menurut Yudi, polemik politik berkepanjangan di dalam negeri hanyalah skenario yang dibuat untuk mengalihkan satu isu ke isu lain guna melanggengkan pemerintahan SBY.

"SBY bertanggung jawab atas polemik yang selama ini terjadi," tutup pengamat berkacamata ini.[ald]