Salah Kaprah Dalam Mengelola Negara

RMOL. Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II belakangan ini dimaksudkan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik. Reshuffle tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat.

"Padahal kontrak SBY sebenarnya adalah untuk kepentingan rakyat," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam talkshow di Metro TV petang tadi.

Dia menekankan, Presiden SBY merupakan sosok yang dipilih rakyat lebih dari 60 persen pada saat pemilihan presiden 2009 lalu. Karena itu, dia mempertanyakan, apa yang dikhawatirkan SBY bila membentuk kabinet berdasarkan profesionalitas, bukan karena hitung-hitungan politik. Apalagi, kalau reshuffle hanya dimaksudkan untuk mengganjal Golkar dan PKS dan memberikan jatah kursi kepada partai lain.
 

 
"Kalau (SBY) tetap bersikap seperti ini, tidak sedang memperimbangkan kepentingan bangsa dan rakyatnya, tapi sedang mempertimbangkan dirinya dan partai politik. Lagi-lagi ini sebetulnya salah kaprah kita dalam mengelola negara, kalau membiarkan seperti ini," tegas senator asal Sulawesi Tenggara ini. [zul]