Dipo Alam: Gagak Hitam Jangan Gunakan Kontroversi Ahmadiyah

RMOL. Permintaan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin agar pemerintah lebih tegas melarang Ahmadiyah adalah permintaan yang salah alamat. Din sepatutnya tidak mengundang negara dan pemerintah masuk ke wilayah keyakinan dan keimanan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 6/3) mengatakan, langkah yang diambil pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Juni 2008 lalu sudah tepat dan sudah sepantasnya. Bila semua pihak mengikuti isi SKB itu, tidak akan terjadi kerusuhan dan konflik seperti di banyak tempat.

Menurut dia, upaya meredakan konflik kekerasan antar umat Islam dan pengikut  Ahmadiyah dapat dicegah oleh pimpinan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, walikota dan kecamatan sampai ke kepala desa, karena merekalah yang paling mengetahui keadaan dan bertanggungjawab menjaga kerukunan dan keamanan warga.

Mengenai tokoh lintas agama yang "membela" warga Ahmadiyah, misalnya Romo Benny Susetyo yang terang-terangan mendukung Ahmadiyah, Dipo mengingatkan agar kelompok yang disebutnya "sekumpulan gagak hitam berbulu merpati putih" itu tidak memperkeruh keadaan.

"Ini berpotensi melebar ke arah konflik horizontal, karena Romo Benny Susetyo pengurus KWI sudah mencampuradukkan masalah internal umat Islam," ujarnya.

Dia mengingatkan agar kelompok ini tidak memainkan kartu kontroversi Ahmadiyah. Sebaiknya mereka melakukan syiar atau menggembalakan umat dalam kesejukan toleransi beragama, bukan sebaliknya mengobarkan kegaduhan kerukunan umat beragama. [guh]