PKS: Silakan Reshuffle, Tapi Jelaskan Apa Alasannya

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah tegas mengatakan bahwa reshuffle adalah hak Presiden. Sebagai negarawan, tentu Presiden SBY akan berpikir dengan cermat, bila akan melakukan hal itu. Dan SBY juga harus menjelaskan, apa alasannya bila benar-benar melakukan perombakan kabinet.

"Silakan presiden melaksanakan haknya," ujar mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 5/3).

Hidayat mengatakan, kalau alasan PKS direshuffle karena hak angket pajak, dan PDI Perjuangan dilobi untuk masuk kabinet, bukankah partai berlambang Banteng tersebut juga merupakan inisiator hak angket?  

"Nanti orang akan bertanya, paradigma reshuffle itu apa? Partai yang dikeluarkan karena hak angket, yang diajak masuk juga inisiator hak angket," ujarnya.

Namun anggota DPR RI komisi I ini kembali menegaskan, PKS sangat memahami reshuffle ini adalah hak Presiden. Silakan melakukannya dengan cara sebijak mungkin. Karena ini adalah masa terakhir SBY sebagai Presiden dan tidak mungkin mencalonkan lagi, pasti SBY ingin yang husnul khotimah, dan happy ending.[ono]