Berita

RESHUFFLE KIB II

Apa Boleh Buat, SBY Masih Tergantung Megawati

RABU, 02 MARET 2011 | 22:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Meski bau reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II semakin menyengat, kepastian apakah hal itu akan terjadi atau tidak, sangat bergantung kepada PDI Perjuangan, khususnya sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dan politisi senior PDI Perjuangan Taufiq Kiemas kemarin malam merupakan ajakan, agar partai berlambang kepala banteng itu masuk kabinet untuk yang kesekian kalinya. Sayangnya, cinta sementara ini masih agak bertepuk sebelah tangan.

"Dugaan saya, Mega memberi tiga syarat yang masih sulit diterima. Pertama, anggota kabinet cukup simpatisan PDIP. Bilamana elit pengurus PDIP yang diminta, yang bersangkutan tetap harus menanggalkan jabatannya di kepengurusan. Kedua, PDIP tetap tidak bergabung ke dalam Setgab. Dua syarat ini adalah konsekuensi dari keputusan kongres yang menugaskan PDIP tetap sebagai partai penyeimbang. Syarat ketiga, permintaan (berkoalisi) disampaikan langsung oleh SBY kepada Mega," kata Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy dalam pernyataan persnya yang diterima Rakyat Merdeka Online malam ini.


Ketiga syarat tersebut menjadikan komposisi Setgab Partai Pendukung Pemerintah masih status quo. Sederhananya, dorongan Partai Demokrat yang berkali-kali mendorong Partai Golkar dan PKS diletakkan di luar kabinet, hanya akan sepadan jika ditukar dengan masuknya PDI Perjuangan-Gerindra.

"Jika yang dua terakhir ini belum pasti, menerima saran Partai Demokrat sepenuhnya dengan mengeluarkan PG-PKS adalah sangat berisiko pada stabilitas politik. Idealitas yang diharapkan SBY, dengan nama kabinetnya 'Indonesia bersatu', tentu semua fraksi masuk di dalamnya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan," tandas anggota Komisi VII DPR ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya