Berita

presiden sby/ist

Mengapa SBY Mungkin Bohong Lagi?

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | 12:23 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Program paket murah prorakyat yang disampaikan Presiden SBY saat menutup Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (P3I) di Istana Bogor, Selasa lalu ( 22/2) sulit terwujud bila pemerintah tidak mengubah pendekatan yang selama ini dilakukan.

Sejumlah hal patut dipertanyakan dan diuji untuk mengukur tingkat kemungkinan paket murah itu. Tanpa itu program yang disebut prorakyat ini kelak akan menjadi pepesan kosong baru, dan Presiden SBY akan disebut terindikasi berberbohong lagi.

Dalam program rumah murah untuk rakyat, misalnya, pertanyaan kunci yang diajukan berbagai pihak, misalnya Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, adalah: apakah mungkin rakyat yang berpenghasilan rendah seperti buruh harian dan buruh outsourching, yang berpenghasilan hanya Rp 1,2 juta per bulan, juga pekerja sektor informal, bisa dianggap bankable untuk mendapatkan kredit dari bank demi memperoleh rumah murah itu?

Saat ini saja, sebut Prakoso Wibowo dari federasi itu, bank BUMN lebih senang membiayai sektor komsusmsi seperti kartu kredit, apartemen mewah dan rumah rumah untuk kalangan menengah.

Janji pemerintah menyediakan listrik murah dengan memerintahkan PLN mengurangi penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik juga patut diragukan.

“Apakah SBY berani memaksa juragan-juragan batubara untuk menjual batubara sebagai penganti BBM untuk membangkitkan listrik PLN pada harga domestik atau harga yang ditentukan pemerintah, atau apakah SBY berani mencabut ijin eksploitasi produsen batubra yang tidak mau menjual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah?” tanya Prakoso.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya satu produsen batubara yang mau menjual batubaranya ke PLN pada harga yang ditentukan pemerintah. Sementara yang lainnya lebih suka menjual keluar negri dengan harga batubara dunia. Akibatnya. PLN tidak bisa menjual listrik pada harga yang pantas secara ekonomi.

“Yang ditawarkan SBY memang program prorakyat, bila direalisasikan dengan benar dan diperhitungkan dengan benar. Asal tidak mengunakan hitungan dari dukun yang sifatnya datang tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang,” demikian Prakoso. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya