Berita

presiden sby/ist

Mengapa SBY Mungkin Bohong Lagi?

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | 12:23 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Program paket murah prorakyat yang disampaikan Presiden SBY saat menutup Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (P3I) di Istana Bogor, Selasa lalu ( 22/2) sulit terwujud bila pemerintah tidak mengubah pendekatan yang selama ini dilakukan.

Sejumlah hal patut dipertanyakan dan diuji untuk mengukur tingkat kemungkinan paket murah itu. Tanpa itu program yang disebut prorakyat ini kelak akan menjadi pepesan kosong baru, dan Presiden SBY akan disebut terindikasi berberbohong lagi.

Dalam program rumah murah untuk rakyat, misalnya, pertanyaan kunci yang diajukan berbagai pihak, misalnya Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, adalah: apakah mungkin rakyat yang berpenghasilan rendah seperti buruh harian dan buruh outsourching, yang berpenghasilan hanya Rp 1,2 juta per bulan, juga pekerja sektor informal, bisa dianggap bankable untuk mendapatkan kredit dari bank demi memperoleh rumah murah itu?

Saat ini saja, sebut Prakoso Wibowo dari federasi itu, bank BUMN lebih senang membiayai sektor komsusmsi seperti kartu kredit, apartemen mewah dan rumah rumah untuk kalangan menengah.

Janji pemerintah menyediakan listrik murah dengan memerintahkan PLN mengurangi penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik juga patut diragukan.

“Apakah SBY berani memaksa juragan-juragan batubara untuk menjual batubara sebagai penganti BBM untuk membangkitkan listrik PLN pada harga domestik atau harga yang ditentukan pemerintah, atau apakah SBY berani mencabut ijin eksploitasi produsen batubra yang tidak mau menjual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah?” tanya Prakoso.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya satu produsen batubara yang mau menjual batubaranya ke PLN pada harga yang ditentukan pemerintah. Sementara yang lainnya lebih suka menjual keluar negri dengan harga batubara dunia. Akibatnya. PLN tidak bisa menjual listrik pada harga yang pantas secara ekonomi.

“Yang ditawarkan SBY memang program prorakyat, bila direalisasikan dengan benar dan diperhitungkan dengan benar. Asal tidak mengunakan hitungan dari dukun yang sifatnya datang tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang,” demikian Prakoso. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya