Berita

ahmad yani/ist

Ahmad Yani: Jangan Putus Asa, Peluang Hak Angket Pajak Belum Tertutup

RABU, 23 FEBRUARI 2011 | 13:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Bila mafia pajak ini tidak segera dibongkar, potensi kerugian negara sebesar Rp 300 triliun per tahun akan kembali terjadi. Karena itu, meski Hak Angket Pajak telah ditolak, Panitia Kerja Perpajakan harus tetap jalan.

"Secara prinisip PPP tetap mendorong mafia pajak ini dibongkar. Bukan berarti Pansus ditolak, berarti stop. Kita masih punya instrumen Panja," kata anggota Komisi III DPR dari PPP Ahmad Yani kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/2).

Kata Yani lagi, PPP akan memaksimalkan dan mengoptimalkan Panja Perpajakan. Menurutnya, mestinya penyelidikan atas mafia pajak oleh penegak hukum dan DPR bisa berjalan bersama-sama. Bahkan kata Yani usul penggunaan Hak Angket Perpajakan masih terbuka.


Apalagi sebenarnya, katanya, alasan tidak ada undang undang yang dilanggar, sehingga tidak bisa Pansus dibentuk, tidak betul. Gayus Tambunan bisa mengumpulkan kekayaan seperti itu karena ada UU yang dilanggar, minimal oleh Dirjen Pajak.  

"Jadi, kalau hasil Panja merekomendasikan membentuk Pansus dan penegak hukum tidak berjalan, bisa saja Pansus diusulkan lagi. Makanya jangan putus asa," demikian Yani. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya