ahmad yani/ist
ahmad yani/ist
RMOL. Bila mafia pajak ini tidak segera dibongkar, potensi kerugian negara sebesar Rp 300 triliun per tahun akan kembali terjadi. Karena itu, meski Hak Angket Pajak telah ditolak, Panitia Kerja Perpajakan harus tetap jalan.
"Secara prinisip PPP tetap mendorong mafia pajak ini dibongkar. Bukan berarti Pansus ditolak, berarti stop. Kita masih punya instrumen Panja," kata anggota Komisi III DPR dari PPP Ahmad Yani kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/2).
Kata Yani lagi, PPP akan memaksimalkan dan mengoptimalkan Panja Perpajakan. Menurutnya, mestinya penyelidikan atas mafia pajak oleh penegak hukum dan DPR bisa berjalan bersama-sama. Bahkan kata Yani usul penggunaan Hak Angket Perpajakan masih terbuka.
Populer
Sabtu, 25 April 2026 | 15:43
Senin, 20 April 2026 | 14:11
Sabtu, 25 April 2026 | 02:37
Sabtu, 25 April 2026 | 05:15
Kamis, 23 April 2026 | 12:34
Kamis, 23 April 2026 | 01:30
Minggu, 26 April 2026 | 11:05
UPDATE
Kamis, 30 April 2026 | 12:14
Kamis, 30 April 2026 | 11:56
Kamis, 30 April 2026 | 11:43
Kamis, 30 April 2026 | 11:27
Kamis, 30 April 2026 | 11:06
Kamis, 30 April 2026 | 11:05
Kamis, 30 April 2026 | 11:02
Kamis, 30 April 2026 | 10:50
Kamis, 30 April 2026 | 10:45
Kamis, 30 April 2026 | 10:28