Berita

boediono/ist

SBY Takut Kasus Pajak Boediono Cs Terbongkar

RABU, 23 FEBRUARI 2011 | 10:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sekjen Asosiasi Pembayar PajakIndonesia, Sasmita Hadinagoro, kecewa besar dengan keputusan DPR menolak penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus-kasus mafia perpajakan.

Sasmita menuding, partai pengusul, terutama Partai Demokrat tidak menunjukakn sikap amanah tapi hanya berpolitik untuk kepentingan sesaat agar situasi politik tidak jadi lebih parah. Karena menurutnya, bila hak angket digunakan, para pengemplang pajak dan pejabat yang terlibat akan dibongkar dan itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan SBY karena menyangkut orang-orang terdekatnya.

"Karena sulit bagi pemerintah untuk menghindari mafia pajak yang nanti ditemukan itu ternyata orang-orang terdekat di lingkngan SBY. Saya sudah buka indikasi patut diduga Menteri Ekonomi saat itu Boediono yang menggagalkan kewajiban pajak Bank Mandiri sebesar Rp 2,2 triliun tahun 2003," kata Sasmita kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 23/2).


Tak hanya itu, Sasmita juga menyimpan data mafia pajak lainnya dengan jumlah yang sangat besar. Karena menurutnya, kasus Gayus Tambunan ini hanya kecil dan dijadikan untuk menutupi kasus besar lainnya.

"Tapi ada secercah harapan di Senayan dengan perbandingan hanya dua suara, mendukung 266 dan menolak 264 suara. Berarti masih ada yang ingin membongkar kasus pajak ini," demikian Sasmita. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya