Berita

presiden sby/ist

Koalisi Ideal, Pemerintah Cukup Diperkuat Demokrat, Golkar dan PDIP

SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 21:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Jika  partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, Pendukung Pemerintah tidak mendukung program-program pemberdayaan rakyat yang dilakukan pemerintah, sebaiknya keluar.

Seharusnya juga, ketua umum partai yang sudah mendapatkan jatah kursi di Kabinet seperti Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, PAN Hatta Rajasa, PKB Muhaimin Iskandar dan pimpinan PKS harus mampu menertibkan semua anggota partainya yang ada di DPR.

"Ini mengherankan sekali? Sudah mendapat jatah Menteri, kok tidak mau mendukung program-program Pemerintah. Malah sebaliknya mementingkan citra partainya masing-masing. Kalau tidak mampu menertibkan anggotanya, mundur saja dari kursi Kabinet, sebelum di-reshuffle oleh Presiden," kata Dewan Pendiri Indonesian Political Institute,  Umar Syadat Hasibuan, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 22/2).


Karena itu, menurutnya, Presiden SBY dan Partai Demokrat harus menentukan sikap apakah Setgab Koalisi mau tetap dipertahankan. Dia menyarankan, kalau mau bangun koalisi ke depan yang paling tepat adalah koalisi Partai Demokrat, PDI-P, dan Golkar.

"Koalisi ini sepertinya lebih cocok atas dasar kesamaan ideologi nasionalisme dan visi kebangsaan. Lagian PDI-P  sebagai partai oposisi juga tidak jelas. Lebih baik bergabung saja dengan Pemerintah, untuk sama-sama membangun bangsa. Kita semua tentu berharap berbagai bentuk keterpurukan kita segera diatasi," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya