Berita

presiden sby/ist

Pemerintahan SBY akan Oleng Bila Parpol Pendukung Dibiarkan Membangkang

SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 19:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Demokrasi lahir untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang kuat yang dan mampu melayani kepentingan rakyat. Pemerintahan yang kuat akan sulit terwujud tanpa dukungan koalisi politik yang kuat. Dalam mewujudkan koalisi politik seperti ini hal yang terpenting adalah kepatuhan anggota koalisi terhadap agenda koalisi.

"Pemerintahan SBY-Boediono akan mudah terombang-ambing jika anggota Setgab Koalisi tidak mematuhi tertib politik koalisi," kata Dewan Pendiri Indonesian Political Institute, Umar Syadat Hasibuan, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 22/2).

Karena itu, menurutnya, pemerintahan SBY-Boediono harus mencari solusi yang tepat karena koalisi pendukung mereka cenderung melahirkan politik saling sandera. Akibatnya, kelompok oposisi memiliki peluang di balik ketidakjelasan sikap politik anggota koalisi propemerintah.


"Sudah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tapi justru partai koalisi yang mengobok-obok program pemerintah. Koalisi macam apa ini? Ini kan koalisi yang tak tahu malu namanya," Dewan Pakar Jaringan Nusantara ini mempertanyakan.

Hal itu ia katakan menanggapi tidak padunya partai koalisi dalam beberapa isu strategis, seperti dalam hal penyelidikan kasus mafia hukum di parlemen. Sikap PKS dan Golkar berbeda dengan anggota koalisi lain. Mereka mendukung penggunaan hak angket tersebut. Sebelumnya, dalam kasus megaskandal dana talangan Bank Century, PKS, Golkar dan PPP juga berada di jalur yang berbeda dengan Partai Demokrat, PAN, dan PKB. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya