Berita

HAK ANGKET PAJAK

PAN Sulit Tentukan Sikap Menolak atau Menerima

SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 18:06 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Bagi Partai Amanat Nasional, persoalan  mafia perpajakan memang sudah jelas.

Kasus pada penerimaan sektor keuangan negara ini ditengarai tidak hanya terjadi di pusat dan melibatkan perusahaan besar, tapi juga terjadi di daerah dengan aktor perusahaan kecil menengah.

"Kami punya pendapat mafia pajak harus diselesaikan. DPR sebagai institusi yang memiliki tugas pengawasan, dan menyempurkan perundangan-undangan," tegas Totok Daryanto perwakilan PAN dalam Sidang Paripurna DPR tentang Hak Angket Perpajakan petang ini (Selasa, 22/2).


Namun, dia mengakui PAN dalam posisi yang sulit untuk menentukan apakah menerima atau menolak Hak Angket Pajak. Karena kalau menolak, akan dicap sebagai mendukung mafia perpajakan. Sedangkan kalau setuju, PAN memandang DPR bisa menggerakkan alat kelengkapan DPR lain untuk melakukan pengawasan secara optimal.

"Terhadap kasus yang khusus ada dugaan pelanggaran, baru ada angket," jelasnya sambil mengisyaratkan bahwa tidak ada pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak tepat untuk membentuk Hak Angket Perpajakan.

"Solusinya mengoptimalkan tata tertib kita, Undang Undang Perpajakan, dan penegakan hukum," tandasnya sambil menyarankan harus dibuka opsi lain selain menerima atau menolak. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya