Berita

presiden sby/ist

Demokrat: Ancaman Dipo kepada Media bukan Perintah SBY

SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 08:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Ancaman Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada media yang terus mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pernyataan pribadi bukan instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Presiden merupakan orang yang konsisten menjaga kebebasan pers dan tidak pernah menggunakan cara ancam-mengancam media.

"Kalau (SBY) tidak (konsisten), tidak mungkin beliau mendapat pin Kebebasan Pers. Pak SBY merupakan satu-satunya Presiden yang dapat pin Kebebasan Pers. Paling beliau hanya mengimbau agar media fair dan objektif dalam membuat pemberitaan," kata anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 22/2).

Untuk itu, Ramadhan Pohan mengimbau agar Dipo Alam mengklarifikasi pernyataan bahwa media yang kritis tidak akan mendapatkan iklan dari media pemerintah. Pernyataan Dipo tersebut berlebihan dan jauh dibandingkancara Presiden SBY memperlakukan media.


"Tindakan Pak Dipo berlebihan, sudah keluar dari proporsinya. Biarlah publik tahu sendiri dan menilai mana pers yang benar dan mana pers yang tidak menjalankan tugas secara benar. Saya hanya mengingatkan kepada menteri dan semua pihak, jangan main ancam. Tapi gunakan jalur Dewan Pers kalau ada masalah. Kalau tidak puas, adukan ke Komisi I," tandas mantan wartawan ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya