Berita

ilustrasi/ist

MORATORIUM HUTAN

Karena Kita Membutuhkan Fresh Money

SENIN, 21 FEBRUARI 2011 | 23:34 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sangat disayangkan bila program penyelamatan lingkungan yang dilakukan pemerintah tidak didasarkan pada kesadaran dan kebutuhan nasional, melainkan karena imbalan hibah yang diberikan donor asing. Sementara di sisi lain, program titipan asing itu justru mengganggu perekonomian nasional. 

“Padahal dana yang diberikan sebenarnya terlalu murah untuk pengorbanan kita. Saat ini pun kita sudah berkorban dengan menyediakan oksigen dunia. Jadi tidak adil kalau kita terus menerus dipaksa mengurangi emisi karbon. Tapi karena kita butuh fresh money, perjanjian itu akhirnya disepakati,” demikian disampaikan anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan di Jakarta, Senin siang (21/2).

Komentar Eva ini disampaikan untuk mengkritik Letter of Intent antara Kerajaan Norwegia dengan Indonesia yang ditandatangani bulan Mei tahun lalu. Dalam LoI itu, Indonesia sepakat mengurangi emisi rumah kaca salah satunya dengan menghentikan penebangan hutan atau moratorium.

Perjanjian itu berlaku efektif sejak awal tahun ini, dan Indonesia mendapatkan imbalan hibah sebesar Rp 1 miliar dolar AS. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa moratorium hanya berlaku pada kawasan hutan primer dan lahan gambut saja. Namun belakangan, LSM asing memaksakan agar moratorium hutan berlaku untuk semua jenis kawasan hutan, termasuk hutan sekunder dan area penggunaan lainnya.

Menurut Eva, yang paling penting untuk dilakukan adalah memperkuat komitmen pemerintah dalam hal mengelola hutan dan sumber daya alam dengan lestari. Hal ini dipercaya lebih pro-rakyat karena di saat bersamaan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya