Berita

ade komaruddin/ist

PANSUS PAJAK

Golkar Jamin SBY Aman Hingga 2014

SENIN, 21 FEBRUARI 2011 | 07:47 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Partai Golkar menjadi partai pertama yang menjamin pemerintahan SBY aman hingga 2014. Di sisi lain, bagi Partai Golkar koalisi harus efektif sebagai alat memperjuangan kepentingan rakyat dan mengembangkan demokrasi.

Demikian diingatkan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI). Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin mengatakan pihaknya mendukung keinginan kuat Partai Golkar membentuk Pansus Pajak dan menyesalkan sikap Partai Demokrat yang menarik dukungan pada pembentukan pansus itu. Padahal, Demokrat adalah pihak pertama yang mengusulkan. Pembentukan Pansus Pajak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR besok (Selasa, 22/2).

"Suksesnya angket ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, ditengah terjadinya kebocoran dan maraknya mafia pajak pada direktorat pajak. Jangan lupa, penerimaan negara pajak ini sangat menentukan  suksesnya pembangunan secaca keseluruhan, karena 85 persen pemasukan APBN dari pajak," ujar Ade Komarudin saat memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim di Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, kemarin (Minggu, 20/2) dalam rilis yang diterima hari ini (Senin, 21/2).


Menurut Ade Komarudin, Pansus Pajak juga akan membantu Dirjen Pajak yang baru untuk mereformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

"Saya mengimbau agar Demokrat tetap konsisten. Kembalilah ke idealisme semula untuk kejayaan negara, karena Golkar semula hanya ikut mendukung, tapi dalam perjalanan terakhir tetap konsisten. Lagi pula hak angket pajak ini kan tidak untuk pemakzulan presiden," demikian Ade. [guh]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya