Berita

presiden sby/ist

Mega Harusnya Penuhi Panggilan KPK Biar Jadi Pembelajaran untuk SBY

MINGGU, 20 FEBRUARI 2011 | 22:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sebagai seorang negawaran, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, semestinya memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan dalam kasus suap Mirandagate, meski memang tidak ada kewajiban dan paksaan.

"Tapi kan ini untuk semangat penegakan hukum. Dalam konstitusi, dalam KUHAP, memang diharapkan kepada pihak-pihak yang mengetahui posisi sebuah kasus itu bisa memberikan keterangan untuk menjernihkan," jelas anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Minggu, 20/2).

Selain itu, sambung politisi Hanura ini, bila hadir, Mega juga akan memberikan teladan kepada pejabat dan mantan pejabat bila dipanggil institusi penegak hukum untuk memberikan keterangan.


Karena menurutnya, banyak pejabat, termasuk Presiden SBY, dalam kasus Sisminbakum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra, tidak berkenan hadir saat diperlukan keterangannya. Meski pada kasus Yusril, Kejaksaan Agung tak jadi menyurati SBY.

"Karena dipersepsikan, menghadiri pemeriksaan itu akan jatuh harkat martabanya. Padahal kan tidak," tandas pria yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya