Berita

syarifuddin sudding/ist

Hanura juga Pada Awalnya Diajak Partai Demokrat Dukung Hak Angket Pajak

MINGGU, 20 FEBRUARI 2011 | 22:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Tidak hanya partai yang ada di Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah yang dilobi Partai Demokrat untuk menggolkan usul pembentukan hak angket pajak pada awalnya. Partai di luar pemerintah, seperti Hanura, juga diajak untuk memperkuat usul tersebut.

"Saya pertama kali di ajak Partai Demokrat. Pak Sucipto (anggota Komisi III F-Demokrat) masuk ke ruangan saya mengajak mendukung hak angket dan kami sepakat," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 20/2).

Namun, dia tidak tahu kenapa Partai Demokrat mundur dan mencabut dukungan. Meski begitu usul pembentukan ini terus digalang hingga memenuhi persyaratan, yaitu diusulkan minimal 25 anggota dan minimal satu fraksi.


"Jadi kemarin ada 114 anggota DPR yang menandatangani. Semua fraksi, kecuali dari Demokrat, ada perwakilannya. Dari PKB ada Bu Lili (Wahid), dari PAN ada Taslim, sedangkan dari PPP ada Ahmad Yani," cetusnya.

Karena itu, dia mengimbau kepada Partai Demokrat untuk kembali ke jalan yang benar mendukung usul yang pertama kali disuarakannya. Karena pajak ini merupakan sektor penerimaan negara yang paling banyak disalahgunakan. Karena itu harus dibereskan. Partai Demokrat, katanya membujuk, tidak perlu khawatir hak angket ini mengarah pemakzulan.[zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya