Berita

gayus tambunan/ist

Demokrat Bantah Punya Hubungan dengan Pasien Gayus

SABTU, 19 FEBRUARI 2011 | 09:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Melihat kemungkinan akan naiknya pamor Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar megaskandal pajak, segala daya dan upaya dilakukan kelompok atau partai tertentu, agar KPK tidak mendapat keuntungan. Kali ini partai politik yang mengusung pembentukan Hak Angket Pajak yang dicurigai.

"Pengalaman sudah membuktikan sinyalemen tersebut. KPK terus menerus mendapat tekanan agar lemah. Peluang KPK untuk sukses dalam membongkar kasus megaskandal pajak tentu saja akan sangat terganggu manakala Pansus Angket (Pajak) membuat para terperiksa memandang enteng KPK," kata Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka Online.

"Kesuksesan KPK sangat mengusik mereka yang selama ini selalu mencoba mengucilkan KPK. Ingat rakyat sudah sangat cerdas  membaca dan memahami akrobat politik seperti ini," sambung Amir mengingatkan.


Penolakan Partai Demokrat terhadap pembentukan Hak Angket Pajak ini membuat beberapa kalangan menaruh curiga, bahwa partai penguasa ini mengamankan perusahaan-perusahaan yang pernah menjadi "pasien" Gayus Tambunan. Terhadap kecurigaan tersebut, mantan Sekjen Partai Demokrat ini membantah.

"Demokrat tidak ada hubungan apa pun dengan 151 perusahan yang terkait mafia pajak Gayus Tambunan. Demokrat hanya ingin menyukseskan misi dan upaya serius KPK yang tampaknya akan sangat berpeluang membongkar tuntas kasus megaskandal pajak Gayus Tambunan," tegasnya.[ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya