Berita

Mustafa Kamal/ist

HAK ANGKET PAJAK

PKS Tak Tahu Kenapa Partai Demokrat Balik Badan

JUMAT, 18 FEBRUARI 2011 | 23:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Partai partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya sepakat membentuk Hak Angket Perpajakan.

Bahkan, Demokrat merupakan partai pertama yang mengusung hak konstitusional DPR tersebut.

"Partai koalisi pada awalnya satu suara sepakat. Kita berkomunikasi intensif dan solid di lapangan untuk (pembentukan) hak angket. Kami mengira dari awal, begitu Partai Demokrat ada di depan, ini satu signal bahwa kita harus bersama-sama," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dalam talkshow di TVOne petang tadi.


Namun, dia mengakui, kemudian ada interupsi dan peringatan dari Partai Demokrat. PKS dan partai lain pun sepakat untuk berkumpul kembali mendiskusikan ihwal usul pembentukan hak angket tersebut.

"Hanya memang manajemen dari Setgab ini memang agak terlambat. Makanya harus ada pembenahan dari segi manajemen Setgab agar antisipatif, lebih visioner. Karena tidak bisa dadakan dengan pertemuan Setgab yang hanya beberapa menit lalu kemudian kita diharuskan berada dalam satu suara," ungkapnya.

"Saya tidak tahu (kenapa Demokrat mundur). Justru sampai hari ini kita masih melakukan klarifisikasi," katanya menambahkan. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya