Berita

FUAD MASYHUR/IST

PAJAK-CENTURY

Golkar Nilai KPK Sama Dengan Demokrat, Maju Mundur

JUMAT, 18 FEBRUARI 2011 | 22:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Apakah ada persamaan antara Partai Demokrat dan Komisi Pemberantasan Korupsi? Jawabannya ada. Persamannya terletaknya pada sikap dua lembaga tersebut yang maju mundur.

Ketua DPP Partai Golkar Fuad Masyhur mengatakan, dalam kasus bailout Bank Century, KPK merupakan lembaaga pertama yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif. Hasil audit BPK ini yang jadi landasan DPR untuk membentuk Pansus Hak Angket Centurygate.

"Tapi setelah dilakukan audit investigatif dan ditemukan ada sejumlah pelanggaran, KPK sampai hari ini malah masih mengatakan belum menemukan ada indikasi korupsi. Ini gimana," kata Fuad kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 18/2).


Bagaimana dengan Demokrat? Dia menjelaskan, Partai Demokrat pertama kali mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak. Usulan itu kemudian disambut baik oleh Partai Golkar. Namun, belakangan, Partai Demokrat menarik diri dengan alasan DPR sudah membentuk Panja Perpajakan.

"Kenapa dari awal saja tidak mengusulkan. Jangan sampai Demokrat seperti KPK maju mundur. Begitu disambar orang, mundur. Golkar akan tetap maju. Karena kalau mundur, Golkar akan dianggap berkolusi. Ini juga untuk membuktikan tidak ada politik sandera di Golkar. Selama ini ada opini Demokrat tersangkut Century, Golkar pajak Gayus. Kita ingin katakan, itu tidak ada. Makanya persoalan pajak ini harus diusut," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya