PBB Percayakan RI Beresin Perang Thailand Vs Kamboja

RMOL. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia punya tanggung jawab besar mendamaikan sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Secara tidak langsung peranan Jakarta dituntut lebih banyak mendamaikan kedua negara anggotanya yang sedang berperang demi menjamin perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Dewan Keamanan (DK) PBB, Senin (14/2) waktu setempat, menya­takan keprihatinan atas bentrokan di perbatasan Thai­land-Kamboja bulan ini. Namun, PBB memutuskan akan menye­rahkan isu itu kepada ASEAN.

Kamboja telah meminta DK PBB untuk mengerahkan pa­sukan pemelihara perdamaian ke perba­tasan itu. Tapi dewan yang ber­anggotakan 15 ne­gara itu me­nyatakan bahwa peran­nya akan di­batasi dengan cara mendukung usaha-usaha regio­nal dan usaha-usaha bila­teral untuk merun­dingkan di­akhirinya konflik tersebut.

“Para anggota Dewan Ke­ama­nan menyatakan sangat pri­hatin atas bentrokan-bentrokan ber­sen­jata yang baru-baru ini terjadi antara Kamboja dan Thai­land,” kata Duta Besar Brazil untuk PBB yang juga Presiden DK PBB bulan ini, Maria Luiza Ri­beiro Viotti.

Karena itu, DK PBB meminta Kamboja dan Thailand meng­upayakan gencatan senjata total.

“Dewan Keamanan mendesak kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata secara permanen serta menyelesaikan masalah dengan damai melalui dialog yang efektif,” kata Viotti seperti dilansir CNN, kemarin.

Dalam sidang yang hanya di­gelar guna membahas konflik Thailand-Kamboja, selain 15 anggota DK PBB, sidang dihadiri Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, Men­teri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya dan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, Marty Nata­legawa mengatakan, Ketua ASE­AN berkomit­men tidak akan ada lagi baku tembak antara pa­sukan Thailand dan Kamboja.

“Bising peluru dan dentuman artileri harus senyap di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan mi­liter bukan merupakan jalan ke­luar bagi sengketa perbatasan kedua negara,” tegas Natalegawa dalam pidato yang dihadiri se­luruh negara anggota DK PBB.

Menurut dia, ASEAN me­miliki dorongan kuat untuk men­jamin konflik Thailand dan Kam­boja dapat diselesaikan de­ngan cara-cara damai dan ber­sahabat se­­hing­ga tidak akan ada lagi pertikaian.

“Kami meminta DK PBB un­tuk mendukung upaya-upaya ASE­AN, terutama dalam mem­berikan insen­tif kepada kedua pihak, Kamboja dan Thailand untuk segera ber­damai,” ucap Natalegawa.

Upaya untuk itu juga sudah di­lakukan Indonesia. Yaitu, me­lakukan kunjungan gu­na bertemu para petinggi kedua negara.

“Pada tanggal 7-8 Februari 2011, dalam kunjungan ke Phnom Penh dan Bangkok, kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar secara langsung dari kedua pihak atas isu yang saat ini mereka sedang hadapi. Kedua negara bersepakat menyelesaikan konflik secara damai,” papar Natalegawa.

Viotti menambahkan, DK PBB sangat mendukung upaya ASE­AN menyelesaian konflik antara Kamboja dan Thailand. Pihaknya bahkan menyambut baik rencana Indonesia meng­gelar pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN pada 22 Feb­ruari pekan depan.

“Para anggota Dewan Ke­ama­nan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperparah suasana. Kedua pihak juga mesti terus bekerja sama dengan ASEAN sehingga dapat tercipta suasana yang lebih kon­dusif lagi,” lanjut Viotti.

Sidang yang digelar secara ter­tutup itu juga memberi ke­sem­patan bagi Menlu Hor Nam­hong dan Menlu Kasit Piromya untuk menjelaskan sudut pan­dang ma­sing-masing.

Kamboja dan Thailand saling menyalahkan hingga berujung perang karena memperebutkan  area kuil Preah Vihear yang ber­umur 900 tahun. Perang itu mene­waskan sedikitnya tiga orang Thailand dan delapan Kamboja. Menurut kedua pihak, setidaknya 34 orang Thailand dan 55 orang Kamboja lainnya menderita luka-luka.   [RM]