presiden sby/ist
presiden sby/ist
RMOL. Pemerintah harus melakukan perubahan skema pembatasan subsidi premium, apabila enggan membatalkan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi karena membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasalnya, apabila kebijakan pembatasan ini masih tetap dipaksakan berlaku per 1 April 2011 mendatang, kebijakan ini mendorong terjadinya Inflasi akan semakin kuat dan korbannya bukan cuma mereka yang memiliki kendaraan roda empat tetapi juga masyarakat umum yang tidak memiliki kendaraan.
"Karena pembatasan BBM bersubsidi sebagai administered price akan menjadi trigger core inflasi yang akibatnya akan merampas daya beli masyarakat umum," ujar pengamat ekonomi, Dahnil Anzar, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 14/2).
Populer
Sabtu, 25 April 2026 | 15:43
Senin, 20 April 2026 | 14:11
Sabtu, 25 April 2026 | 02:37
Sabtu, 25 April 2026 | 05:15
Kamis, 23 April 2026 | 12:34
Kamis, 23 April 2026 | 01:30
Minggu, 26 April 2026 | 11:05
UPDATE
Kamis, 30 April 2026 | 22:15
Kamis, 30 April 2026 | 21:41
Kamis, 30 April 2026 | 21:37
Kamis, 30 April 2026 | 20:41
Kamis, 30 April 2026 | 20:21
Kamis, 30 April 2026 | 20:16
Kamis, 30 April 2026 | 19:46
Kamis, 30 April 2026 | 19:32
Kamis, 30 April 2026 | 19:27
Kamis, 30 April 2026 | 19:25