RMOL. Sikap terbuka dari PDI Perjuangan kepada publik yang bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II bila ditawari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono patut diapresiasi. Sikap ini menunjukkan PDI Perjuangan makin terbuka pada publik dengan meninggalkan perannya sebagai partai oposisi dan partai wong cilik.
Namun, Dewan Pendiri Indonesian Political-Institute, M.Umar Syadat Hasibuan, berpendapat, sikap PDI Perjuangan kian menunjukkan wataknya yang pragmatis terhadap kekuasaan. Tidak hanya itu, partai berlambang kepala banteng itu juga dinilai kian tidak konsisten dalam mematuhi aturan main dalam menjalankan perannya dalam sistem demokrasi.
"Jika benar, PDI Perjuangan mau masuk kabinet, maka semakin jelaslah bahwa PDIP bukan partai pposisi. Partai oposisi kok mau masuk kabinet?" kata Syadat mempertanyakan.
Doktor Ilmu Politik jebolan Univesitas Indonesia ini memang mengakui bahwa tidak ada larangan bagi partai manapun, termasuk PDI Perjuangan untuk bergabung dengan pemerintan. Sebab, semuanya akan diputuskan melalui mekanisme hak prerogatif Presiden. Kendati demikian, PDI Perjuangan harus mengikuti aturan main dalam berdemokrasi.
"Disitu kan masih ada Setgab Koalisi dalam Pemerintahan. PDIP mestinya lebih beretika dong. Kendatipun menjadi hak prerogatif Presiden, tetap saja ada etika politik koalisi kalau ingin masuk Kabinet," kata Syadat Hasibuan kepada
Rakyat Merdeka Online (Kamis, 10/2).
Soal PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah sebenarnya sudah lama menjadi isu. Namun kemarin, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani seolah semakin membenarkan wacana yang berkembang selama ini. Kata Puan kemarin, PDI Perjuangan akan mempertimbangkan masuk KIB II, namun tidak bergabung dalam Setgab partai koalisi pendukung pemerintah.
Bahkan, hari ini politisi senior PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, sudah menggadang-gadang beberapa kader PDI Perjuangan yang layak untuk masuk KIB II.
[zul]
