Berita

E.E-magindaan/ist

Demi Menjaga Stabilitas Politik, Cukup Tiga Menteri yang Dicopot

MINGGU, 06 FEBRUARI 2011 | 19:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. PDI Perjuangan menilai ada 10 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang layak untuk dicopot karena berkinerja kurang baik. Meskipun ada 10 menteri yang kurang, pengamat politik Andrinof Chaniago menilai, cukup tiga menteri yang di-reshuffle.

"Harus dicari tiga menteri itu, siapa skornya yang paling buruk. Ini bisa berdasarkan data Pak Kuntoro (Kepala UKP4) atau data lain. Yang masih bisa diarahkan, dikasih kesempatan saja lagi. Tapi kalau nggak bisa, baru diganti," kata Andrinof Chaniago kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 6/2).

Pembatasan hanya kepada tiga menteri saja, lanjutnya, dimaksudkan untuk menjaga kestabilan politik. Selain itu juga agar pencopotan ini mengingatkan menteri-menteri lain yang masih tetap di kabinet untuk bekerja lebih baik.


Bila siapa menteri yang layak diganti ditanyakan kepadanya, dosen Universitas Indonesia, ini menjawab berdasarkan kebutuhan saat ini. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah mereformasi birokrasi. Makanya, dia menilai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, EE Mangindaan dan Reformasi Birokrasi layak untuk diganti.

"(EE Mangindaan) lamban geraknya karena sudah tua. Mestinya dicari yang muda yang bisa bergerak. (Pos Kemen PAN dan RB) jangan dijadikan untuk menampung orang pensiun. Selain itu (yang layak diganti) Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar), Menteri Perindustrian (MS Hidayat) yang lebih sering ngomong atas nama pengusaha, kan ini tidak paham misi," tegasnya sambil menegaskan, Presiden harus berani menindak menteri yang tidak baik bekerja sekalipun berasal dari Partai Demokrat. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya