Berita

RESHUFFLE KIB II

PKS Pastikan Tidak Ada Oposisi Sejati

MINGGU, 06 FEBRUARI 2011 | 18:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Indonesia menerapkan sistem presidensial. Karena itu tidak ada partai yang menjadi oposisi sejati. Makanya, bisa saja setiap partai masuk dan keluar dari pemerintahan.

Begitu jawaban Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal saat ditanyakan kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan. Bagi Mustafa Kamal, setiap partai bisa bergabung dengan partai pemenang meski pada saat pemilihan umum berkompetisi secara ketat.

"Jadi ya tergantung Presidennya. Tidak ada aturan yang mengharuskan (Presiden mengkomunikasikan dengan partai koalisi)," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Minggu, 6/2).

Hal itu sudah terjadi pada saat Partai Golkar bergabung dengan pemerintah. Katanya, pada Pemilu 2009, partai berlambang beringin itu bersaing ketat dengan Partai Demokrat plus partai-partai lain dalam memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Sah-sah saja (PDIP bergabung dengan pemerintah). Meskipun kadang-kadang terlihat kurang elok dan terasa tidak etis. Kita kan ingin membangun kultur yang elegan. Kalau tidak bisa konsieten kan akan dikritisi masyarakat, akan duji dalam sejarah," ujarnya. [zul]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya