Partai SBY Salah Hitung?

RMOL. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menilai, kasus mafia perpajakan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan lewat ranah hukum. Alasan itu digunakan partai penguasa itu untuk tidak mau ikut dalam mengusulkan Hak Angket Perpajakan di DPR.

Banyak pihak menilai sikap Partai Demokrat itu sebagai blunder. Pasalnya, usul pembentukan hak angket ini justru pertama kali dimotori oleh Partai Demokrat.

"Banyak yang bilang itu sikap blunder. Tapi saya hanya menilai itu sebagai salah hitung kali," kata pengusul hak angket yang juga politisi Partai Hanura, Akbar Faizal dalam talkshow di Metro TV petang ini.

Salah hitung yang dimaksud oleh Akbar adalah karena kalau hak angket ini berjalan, hal ini akan sangat tidak mengenakkan bagi Partai Demokrat. Bila hak angket ini berjalan, sama saja mempertanyakan Presiden SBY. Karena yang bertanggung jawab adalah Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, dan tentu Presiden sebagai penanggung jawab.

"Itu tidak menyenangkan dalam hitungan politik," tandasnya. [zul]